Ketua KPK minta pemerintah perbaiki sistem perizinan daerah
Ketua KPK minta pemerintah perbaiki sistem perizinan daerah. Agus mengatakan untuk mengantisipasi praktik korupsi yang melanggar hukum itu, maka perlu ditingkatkan pengawasan ekstra ketat dalam pemberian izin tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyarankan pemerintah agar dapat memperbaiki sistem perizinan daerah. Hal itu karena berpotensi terjadinya penyalahgunaan jabatan dan dugaan terjadinya praktik korupsi.
"Selain itu, juga terjadinya penyimpangan dengan mempersulit pelaku usaha untuk memperoleh izin, dalam pengembangan bisnis," kata Ketua Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo di Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2018, digelar di Kampus Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, seperti dilansir Antara, Selasa (15/5).
-
Bagaimana Novel Baswedan mendapatkan informasi tentang keinginan Agus Rahardjo untuk mundur dari KPK? “Tetapi detailnya saya gak tahu, jadi saya waktu itu sedang sakit di Singapura sedang berobat. Ceritanya, tentunya saya tidak langsung ya. Jadi cerita itu saya denger-denger, dari Pegawai KPK lain yang bercerita. Jadi mestinya yang lebih tahu, pegawai yang ada di KPK,” ucapnya.
-
Apa yang menjadi keahlian Agus Riewanto? Dikutip dari website resminya, Agus Riewanto merupakan dosen Fakultas Hukum UNS. Selain mengajar dan meneliti, pria yang masa kecil dan remajanya dihabiskan di Kalimantan Barat itu juga menjabat sebagai Anggota Senat Akademik FH UNS sejak tahun 2018 hingga sekarang, serta Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH UNS (2018-sekarang).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kapan Ganjar Pranowo hadir di Rakernas PDIP? Mantan calon Presiden (Capres) nomor ururt 03 Ganjar Pranowo menghadiri agenda rapat kerja nasional (rakernas) PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol Jakarta pada Jumat (24/5).
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
Karena sulitnya untuk mendapatkan izin tersebut, menurut dia, pihak pengusaha terpaksa melakukan gratifikasi terhadap pejabat maupun kepala daerah. "Praktik seperti itu, jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karena pengusaha memberikan suap untuk kelancaran pengurusan izin tersebut," katanya.
Agus mengatakan untuk mengantisipasi praktik korupsi yang melanggar hukum itu, maka perlu ditingkatkan pengawasan ekstra ketat dalam pemberian izin tersebut.
"Jadi, dalam pengurusan perizinan di daerah, jangan sampai dimanfaatkan oknum kepala dinas maupun pejabat sebagai lahan korupsi," kata Ketua KPK itu.
Baca juga:
Disentil KPK, M Taufik akui belum pernah serahkan LHKPN
Ditanya soal penyidik KPK datangi Balai Kota Tangsel, Airin malih ngacir kabur
Komisioner Ombudsman temui pimpinan KPK
Di depan Anies, KPK sentil anggota DPRD DKI soal LHKPN
KPK kembali periksa anggota DPRD Kota Malang Rahayu Sugiarti
KPK kembali periksa Eka Kamaluddin, Yaya Purnomo dan Irvanto
Komisioner Ombudsman sambangi Gedung KPK bahas kasus Novel Baswedan