Kompak dengan Jokowi, Mendagri santai pemerintah dituding otoriter

Tjahjo mengingatkan publik bawah Perppu ormas bukan wujud otoriter pemerintahan Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berguyon bahwa dirinya bukan pemimpin otoriter. Ini disampaikannya saat membuka Pasanggirinas serta Kejurnas Tingkat Remaja Perguruan Pencak Silat Nasional ASAD Tahun 2017 di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidin, Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur, Selasa (8/8).

Menanggapi guyonan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyambutnya dengan melempar senyuman. Tjahjo mengaku sependapat dengan Jokowi bahwa pemerintahan sekarang bukan pemerintah otoriter.

"Sama dengan Presiden lah. Saya kan pembantunya, sama lah," kata Tjahjo di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, Rabu (9/8).

Jokowi memang dituding otoriter setelah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Tjahjo mengingatkan publik bawah Perppu itu bukan wujud otoriter pemerintahan Jokowi.

"Otoriternya apa? Satu, Perppu Ormas itu hanya khusus untuk ormas yang bertentangan dengan Pancasila, ormas apa pun baik di lingkup pusat, daerah, sampai kecamatan," ujar Tjahjo.

"Jadi jangan terfokus pada satu ormas misalnya HTI, tidak. Kebetulan HTI yang dicermati, tidak dadakan. Sudah 10 tahun dicermati oleh pemerintah, Depdagri juga pernah menerima (laporan soal) HTI terdaftar dan akhirnya kita coret," sambungnya.

Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini menegaskan semua ormas bisa melakukan kegiatan di Tanah Air. Asalkan kegiatan tersebut menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Jangan punya niat merubah dasar negara dengan apa yang dia inginkan. Itu saja," tandasnya.

Baca juga:
Presiden Jokowi: Masak wajah saya begini dibilang diktator
Mendagri pastikan selain HTI ada ormas lain yang akan dibubarkan
Yusril sebut pemerintah belum kirim surat pembubaran ke HTI
Yusril sindir cara cepat pemerintah bubarkan ormas
Perppu Ormas diyakini mampu tekan radikalisme di Indonesia