Konsep bela negara tak jelas, Muhammadiyah enggan berkomentar banyak
Pemerintah disarankan menggodok dulu dengan matang konsep ini karena negara dibangun atas dasar gotong royong.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah hingga saat ini belum memutuskan apakah akan menyetujui atau tidak program bela negara, yang akan dilakukan pemerintah untuk semua WNI di bawah usia 50 tahun.
Ditemui wartawan di sela Dies Natalis Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ke-57 di Kota Solo, Jumat (16/10), Ketua PP Muhammadiyah Haidar Natsir mengatakan, Muhammadiyah belum memberikan sikap karena belum mengetahui arah dari program tersebut.
"Program bela negara itu sebenarnya penting, wajib bagi warga negara. Tapi harusnya digodok dulu dengan matang karena negara ini dibangun atas dasar gotong royong. Jangan sampai dilakukan sepihak, agar tidak menjadi program setengah matang yang ujung-ujungnya gagal," ujarnya.
Senada dengan MPR, dia juga meminta agar program bela negara tersebut tidak dalam bentuk sistem wajib militer. Muhammadiyah, kata dia, belum membicarakan untuk setuju atau menolak rencana pemerintah tersebut. Menurutnya perlu penjelasan lebih rinci dari pemerintah tentang arah, tujuan dan bentuk pelaksanaannya.
"Jika memang wawasan kebangsaan warga negara Indonesia mulai menipis, memang dibutuhkan program bela negara untuk meningkatkan rasa kebanggaan terhadap Indonesia. Jadi perlu dilihat dulu konteksnya," lanjutnya.