Muhammadiyah: Jangan Seret Masyarakat ke Arus Politik Konfrontatif
Masyarakat dinilai tak perlu diseret lagi dalam wacana hak angket
Masyarakat dinilai tak perlu diseret lagi dalam wacana hak angket
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti meminta agar para elite politik tidak menyeret masyarakat ke dalam arus politik konfrontatif.
Menurut Mu'ti, sebenarnya sebagian besar masyarakat sudah lelah dengan berbagai urusan politik. Termasuk kompetisi di Pemilu 2024.
Mu’ti menuturkan, mayoritas masyarakat ingin kehidupan mereka lebih baik lagi.
“Karena itu, para elite politik hendaknya tidak menyeret masyarakat ke dalam arus politik konfrontatif dan menjadikannya sebagai alat kekuasaan,” ujar Abdul Mu'ti, Kamis (7/3).
Mu’ti mengatakan, hak angket merupakan wewenang DPR yang dijamin oleh UUD.
Dia melanjutkan, mengenai pelaksanaan dan keterlaksanaan, semua tergantung pada dinamika internal di DPR.
“Masyarakat tidak seharusnya risau dengan dinamika politik yang ada di DPR,” tuturnya.
Lebih lanjut, Mu’ti mengatakan, setelah pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan, sebaiknya masyarakat kembali melaksanakan aktivitas biasa sesuai profesi masing-masing.
Menurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.
Baca SelengkapnyaMasyarakat setempat menganggap sosoknya seperti "damar" atau lentera yang menerangi dalam gelap
Baca SelengkapnyaSebuah organisasi besar yang berhaluan Syafii Asy'ari ini berubah menjadi partai politik golongan kaum tua untuk menandingi gencarnya gerakan kaum muda.
Baca SelengkapnyaKedatangan Mahfud disambut langsung oleh Pengasuh Pesantren Al Kautsar Al Akbar Kota Medan, Syech Ali Akbar Marbun.
Baca SelengkapnyaDzulfikar Ahmad mengingatkan soal pendewasaan dalam proses beragama dan berpolitik.
Baca SelengkapnyaTarawih pertama 2024 diperkirakan tanggal 10 dan 11 Maret.
Baca SelengkapnyaMasyarakat memiliki ketahanan lebih terhadap narasi kebangkitan khilafah karena lebih percaya organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
Baca SelengkapnyaKontrak politik dengan masyarakat itu hal yang biasa dalam praktik modern.
Baca SelengkapnyaSurat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Hamim Ilyas dan Atang Solihin.
Baca Selengkapnya