KPK akan beberkan hasil pemeriksaan kasus Sumber Waras di DPR
Meski sudah rampung, KPK mengaku masih perlu mendalami dan mengkonfirmasi dari satu instansi.
Kasus dugaan penyelewengan dana dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras sudah memasuki tahap finalisasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membeberkan hasil kajiannya saat rapat dengan komisi III DPR.
"Sebetulnya kita sudah ada konklusinya. Tapi mohon maaf mungkin Anda harus menunggu besok," ujar ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Senin (13/6).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang menjadi status Karna Suswandi di mata KPK? Yang jelas Kami tidak masuk di dalam Ranah politik Jadi kalau memang itu Boleh atau tidak boleh bisa atau tidak bisa. Maka itu tentunya dikembalikan oleh KPU ya sebagai lembaga yang akan menentukan statusnya yang bersangkutan
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
Agus punya alasan kuat memilih gedung DPR untuk membeberkan hasil kajian kasus yang juga menyeret nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Menurutnya, ini merupakan kesepakatan bersama antar pimpinan KPK yang memilih membuka hasil kajian di DPR.
Meski sudah mengantongi kesimpulan kasus ini, Agus mengaku masih perlu meminta penjelasan dan konfirmasi dari satu instansi. Namun dia enggan menyebut instansi yang akan diminta konfirmasinya.
"Kami ingin menanyakan satu instansi lagi tapi yang lainnya konklusinya sudah clear. Bisa saja kan kasus itu konklusinya seperti apa. Bisa saja tidak memenuhi harapan beberapa pihak atau memenuhi harapan pihak lain," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyampaikan pihaknya dalam waktu dekat akan mengumumkan hasil kajian soal kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Termasuk menyampaikan hasil investigasi KPK terhadap audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Sekarang sedang didalami. Sudah masuk tahap final check," ujar Laode di Gedung KPK, Selasa (16/5).
Kajian yang nanti akan diumumkan oleh KPK juga berasal dari keterangan para ahli di bidangnya. "Beberapa asosiasi profesional nanti juga akan kita umumkan," ucapnya.
Saat disinggung kemungkinan adanya unsur tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan tersebut, Laode enggan berkomentar. Dia kembali menegaskan semua hasil tergantung final check.
Pada proses penyelidikan ini KPK telah memanggil beberapa orang untuk dimintai keterangannya sebagai pihak terperiksa, baik dari pihak DPRD DKI Jakarta, Pemprov, sampai pemilik yayasan Rumah Sakit Sumber Waras.
Pada hari Selasa (12/4) Ahok datang ke KPK untuk memberikan keterangan kepada penyelidik KPK terkait kisruh pembelian lahan sumber waras. Ahok datang sambil membawa beberapa tumpukan dokumen. Selama hampir 12 jam, Ahok pun keluar dari gedung KPK dan menegaskan ada data yang tidak disampaikan BPK kepada KPK.
Ahok juga menuding BPK meminta pemprov DKI Jakarta melakukan hal yang tidak bisa dilakukan yakni menjual kembali tanah yang sudah dibeli.
"Yang pasti BPK menyembunyikan kebenaran. BPK meminta kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, membatalkan transaksi pembelian rumah sakit," ujar Ahok, Selasa (12/4).
(mdk/noe)