KPK Beri Waktu 30 Hari Buat Kaesang Jelaskan Isu Pemakaian Jet Pribadi

KPK masih menelaah laporan terhadap Kaesang dan Erina apakah layak untuk dilanjutkan ke proses penyelidikan atau tidak.

Belakangan Putra Bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep sedang menjadi buah bibir di masyarakat. Usai bepergian bersama istrinya Erina Gudono menggunakan jet pribadi Gulfstream G650 ke Amerika Serikat.

Keduanya pun diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan gratifikasi oleh Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubaidillah Badrun, Rabu (28/8) kemarin.

Menanggapi laporan ini, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyampaikan pihaknya masih menelaah laporan tersebut apakah layak untuk dilanjutkan ke proses penyelidikan atau tidak.

“Kita melihat bahwa kewajiban melaporkan itu pegawai negeri dan penyelenggara negara. Sari laporan itu tentunya akan dilakukan penelaahan oleh direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM masuk kategori atau tidak,” kata Tessa kepada wartawan, dikutip Kamis (29/8).

Meski bukan sebagai penyelenggara negara, namun penelaahan oleh KPK tetap dilakukan. Karena Kaesang berada di keluarga yang merupakan penyelenggara negara. 

“Pasti yang dicek pertama dia statusnya pegawai negeri atau PN, masuk atau tidak. Kalau tidak, ada kaitan ga dengan penyelenggara negara atau pegawai negeri yang masih satu lingkup dengan keluarganya,” kata dia

“Untuk mencapai itu tentunya butuh alat bukti. Si pelapor ini punya alat bukti apa supaya bisa mendukung petunjuk -petunjuk untuk ini lanjut ke tahapan berikutnya yaitu tahapan penyelidikan,” tambahnya.

Sementara dalam kasus ini, setidaknya KPK memberikan waktu untuk Kaesang bisa memberikan klarifikasi dalam batas waktu maksimal 30 hari. Dimana diketahii bahwa penerimaan gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. 

Terdapat ancaman pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak melaporkan gratifikasi yakni pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

“Kadi masih ada batas waktu 30 hari siapa tahu dalam waktu 30 hari ini yang bersangkutan dengan sukarela memberikan laporan kepada KPK. Bahwa ini loh saya menggunakan fasilitas ini dah segala macem itu kan masih memungkinkan, jadi kita tunggu sama-sama,” jelas dia.

Namun, penerimaan gratifikasi bisa dianggap tidak sebagai perbuatan pidana apabila dilaporkan ke KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima. Alhasil, ketika laporan itu memiliki selang waktu lebih dari 30 hari sejak kejadian maka tidak masuk ranah pidana.

“Pasca 30 hari apabila ditemukan adanya petunjuk mungkin dari laporan. Mungkin dari informasi intelijen maka bisa ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan. Kembali lagi itu butuh penelaahan terlebih dahulu melalui adanya laporan dari masyarakat,” ujarnya.