KPK dalami izin mendirikan bangunan Meikarta dari 7 saksi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 7 dari 11 saksi terkait kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta. Ketujuh orang tersebut ditelisik soal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Meikarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 7 dari 11 saksi terkait kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta. Ketujuh orang tersebut ditelisik soal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Meikarta.
"Tentang kasus-kasus perizinan Meikarta ada 7 saksi yang diperiksa untuk tersangka BS (Billy Sindoro). Yang dikonfirmasi adalah pengetahuan para saksi tentang proses perizinan dan bagaimana tata cara pengurusan untuk izin IMB," ujar Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Yayuk Andriati di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (24/10).
-
Di mana kejadian Bupati Bengkulu Utara ditarik terjadi? Dalam tayangan yang beredar, Mian tampak berada dekat dengan orang nomor satu di Indonesia saat mengunjungi Pasar Purwodadi, Kabupaten Bengkulu Utara.
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Kapan Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Apa yang ditemukan di Bekasi? Warga Bekasi digegerkan temuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong. Polisi pun melakukan penyelidikan.
-
Siapa yang melanjutkan pembangunan Benteng Kuto Besak? Sultan Muhammad Bahauddin yang menjabat tahun 1776-1803 melanjutkan proses pembangunan.
-
Siapa yang ditangkap KPK dalam kasus suap proyek di Labuhanbatu? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.
Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.
Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.
Bupati Neneng dan kawan-kawan didug menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.
Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Tim Jokowi kaji laporkan elite Gerindra soal tuduhan suap Meikarta untuk kampanye
PSI ancam polisikan Waketum Gerindra soal ucapan tim Jokowi kebagian suap Meikarta
Bendahara pastikan tidak ada dana Meikarta mengalir ke timses Jokowi
Pimpinan KPK beri sinyal ada indikasi James Riady terlibat suap Meikarta
Meski ada kasus Meikarta, laba Lippo Cikarang tetap meroket 981 persen jadi Rp 2,35 T
KPK periksa 11 saksi untuk Billy Sindoro atas kasus suap izin Meikarta