KPK geledah 4 lokasi ini terkait korupsi pembangunan Gedung IPDN
Lembaga antirasuah ini telah menetapkan dua tersangka dalam kasus korupsi tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di empat lokasi berbeda di Jakarta, sebelum menetapkan dua tersangka. Penggeledahan ini terkait kasus korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tahun 2011.
"Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan secara paralel di empat tempat berbeda terkait tindak pidana korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan IPDN," kata Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati saat jumpa pers di KPK, Jakarta (2/3).
Adapun empat lokasi yang dimaksud Yuyuk adalah kantor Kementerian Dalam Negeri, kantor PT Hutama Karya di kawasan Blok M Jakarta Selatan, kantor PT Bina Karya di Jalan DI Pandjaitan, dan PT Architech di Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Penggeledahan di empat lokasi ini dilakukan secara paralel pada Selasa (1/3) mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB malam. Penyidik, katanya, menyita sejumlah berkas dokumen dan hard disk sebagai barang bukti.
"Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan hard disk," pungkasnya.
Seperti diketahui, lembaga antirasuah ini telah menetapkan dua tersangka dalam kasus korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tahun 2011.
Dua tersangka yang dimaksud adalah Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dudy Jocom dan General Manager Divisi Gedung PT. Hutama Karya.
DJ diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri. Total kerugian negara dalam kasus ini disebut mencapai Rp 34 miliar, dari total nilai proyek sebesar Rp 125 miliar.
Keduanya disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Baca juga:
Usut korupsi di IPDN, KPK cek data di gedung Sekjen Kemendagri
Kemendagri sebut penggeledahan oleh KPK terkait pembangunan IPDN
Mendagri persilakan KPK obrak abrik kantornya telusuri korupsi IPDN
Kemendagri kooperatif jika KPK ingin bongkar dugaan korupsi IPDN
Pejabat kemendagri & bos PT Hutama Karya jadi tersangka korupsi IPDN
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.