KPK geledah rumah pribadi dan ruang kerja Bupati Nganjuk
Ruang kerja Bupati Nganjuk digeledah KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Bupati Nganjuk Taufiqurrahman di areal Pendopo, Nganjuk, Jawa Timur. Diduga, penggeledahan ini terkait dugaan korupsi kegiatan APBD Nganjuk kurun waktu 2009-2015.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Bupati Nganjuk Taufiqurrahman di areal Pendopo, Nganjuk, Jawa Timur. Diduga, penggeledahan ini terkait dugaan korupsi kegiatan APBD Nganjuk kurun waktu 2009-2015.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkab Nganjuk Ghozali Affandi mengemukakan rombongan KPK datang dan langsung bertemu dengan Bupati. Setelah itu, mereka memeriksa sejumlah ruangan, termasuk ruang kerja Bupati.
"Tadi rombongan datang dan memeriksa sejumlah lokasi, termasuk ruangan Bupati," katanya saat dikonfirmasi, Senin (5/12), demikian dilansir Antara.
Ghozali mengaku tidak tahu persis pemeriksaan detail terkait dengan kedatangan KPK tersebut. Dia hanya memantau dari luar, sementara rombongan ke dalam ruangan dan pegawai yang tidak berkepentingan langsung tidak diperbolehkan masuk.
Dari informasi yang didapat, tim KPK itu sengaja melakukan penggeledahan terkait dugaan korupsi APBD Nganjuk kurun waktu 2009-2015. "Kalau soal apa penggeledahan itu, saya kurang tahu," kata Gazali.
Rombongan KPK tersebut datang sekitar jam 10.00 WIB. Rombongan disambut Bupati dan dipersilakan masuk ke ruang dinasnya. Mereka pun langsung masuk ke ruang dinas Bupati dan memeriksa sejumlah berkas terkait dengan pemanfaatan APBD.
Selain menggeledah ruang Bupati Nganjuk, rombongan KPK juga menggeledah Unit Layanan pengadaan (ULP) Kabupaten Nganjuk serta rumah pribadi Bupati Nganjuk di Jalan Kartini, Kabupaten Nganjuk.
KPK sebelumnya juga melakukan penggeledahan di rumah Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, yang berada di Kabupaten Jombang, hingga akhirnya melanjutkan penggeledahan di Nganjuk. Pemeriksaan itu dilakukan secara tertutup.
Sementara itu, Plt Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak menyatakan hanya dilakukan penggeledahan di kantornya. Sejauh ini, KPK belum menetapkan siapa tersangkanya.
"Hari ini melakukan penggeledahan, tapi mengenai kasusnya belum bisa sampaikan sekarang. Masih dilakukan kegiatan di ruang kerja yang bersangkutan malam ini," tutup Yuyuk kepada merdeka.com melalui telepon selularnya.
Baca juga:
Kubu 3 komisioner Bawaslu Jatim akan polisikan saksi ahli dari BPKP
Sekjen Komite Olimpiade Indonesia jadi tersangka korupsi Rp 5 M
Yusril sebut Dahlan Iskan dicari kesalahan, kasus soal administrasi
Yusril bela Dahlan Iskan: Tak ada kerugian, PT PWU malah diuntungkan
Wali Kota Cimahi non aktif diciduk KPK, ini kata Deddy Mizwar
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).