KPK harus unjuk gigi bongkar kasus dugaan 'dana siluman' APBD DKI

Padahal Ahok butuh KPK memproses cepat kasus dana siluman. Karena Ahok kejar-kejaran dengan proses angket di DPRD.

Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mempertanyakan kinerja KPK di bawah kepemimpinan Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki. Selain itu, pelimpahan kasus Komjen Budi Gunawan memberi kesan KPK menghindar dari kasus besar.

"Apakah maksudnya KPK tak ingin membuka kasus-kasus baru? Ini juga memberi kesan jika pelimpahan yang dilakukan KPK itu juga memberi kesan bahwa KPK yang sekarang sedang menghindar dari penyelidikan kasus-kasus besar, apalagi jika hal itu berhubungan dengan partai politik," kata Ray di Jakarta, Selasa (3/3).

Mengenai kabar laporan Gubernur DKI Jakarta Ahok terkait dana siluman yang akan dilimpahkan KPK ke Kejagung, Ray menduga bisa saja terjadi. Pasalnya, dalam APBD itu melibatkan banyak parpol.

"Dana siluman itu melibatkan semua parpol. Walau NasDem kemarin menarik diri. Tapi bisa dibayangkan, KPK akan berhubungan lagi dengan partai-partai besar. Sikap Ruki Cs menujukan jika KPK takut dengan kekuatan itu," kata Ray.

Padahal Ahok butuh KPK memproses cepat kasus dana siluman. Karena Ahok kejar-kejaran dengan proses angket di DPRD.

"Makanya jika KPK bisa menangani kasus dana siluman di DKI Jakarta dengan sungguh-sungguh target untuk menaikkan pamor KPK bisa terbantu," tuturnya.

"Harusnya KPK bisa unjuk gigi melawan parpol-parpol besar dengan membongkar kasus dana siluman di DKI Jakarta. Di tengah keraguan publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi di tangan Ruki Cs," imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melaporkan temuannya soal dana siluman di APBD DKI Jakarta 2015 dan dugaan mark up pada APBD DKI Jakarta 2014. Dia melaporkan dan membawa barang bukti ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) pada Jumat 27 Februari 2015.

Bagaimana perkembangan kasus yang dilaporkan?

Basuki atau akrab disapa Ahok, mengaku mendapatkan kabar kasus yang dia laporkan KPK akan ke Kejaksaan Agung. Ini membuat kekhawatiran tersendiri pada proses penegakan hukum.

Seperti yang terjadi pada kasus dugaan transaksi di rekening Komjen Budi Gunawan. Kemarin, KPK melimpahkan berkas penanganan kasus Kalemdik Polri itu ke Kejaksaan Agung.

"Nah saya nggak tahu (prosesnya). KPK denger-denger kemarin ada isu dari penyidik yang datang katanya mau diambil alih Kejagung. BG saja diambil alih Kejagung. Saya bingung sama pimpinan KPK," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/3).