KPK Pastikan Telusuri Harta Lain Milik Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono
Budhi tak tercatat memiliki kendaraan. Namun diketahui Budhi pernah memamerkan Jeep Rubicon yang dia sebut milik seorang kepala desa di Banjarnegara.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan menelusuri harta lain yang dimiliki dan dikuasai Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono. Diduga, masih ada harta lain yang tidak dilaporkan Budhi kepada KPK.
Sebab, dalam laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Budhi tercatat hanya memiliki dua bidang tanah dan bangunan. Budhi tak tercatat memiliki kendaraan. Namun diketahui Budhi pernah memamerkan Jeep Rubicon yang dia sebut milik seorang kepala desa di Banjarnegara.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Kenapa Bupati Labuhanbatu ditangkap oleh KPK? KPK telah menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
"Kami pastikan segala informasi yang kami terima akan dikonfirmasi baik kepada para saksi-saksi maupun tersangka. Termasuk tentu soal harta kekayaan yang dimiliki tersangka," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (9/9).
Ali menyebut, pihak lembaga antirasuah tak tertutup kemungkinan menjerat Budhi dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) jika terbukti menyamarkan harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi.
"Penerapan pasal lain dimungkinkan sepanjang ada kecukupan bukti," kata Ali.
Dalam laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diakses melalui elhkpn.kpk.go.id, Budhi tercatat memiliki harta sebanyak Rp 23,8 miliar. Budhi menyampaikan LHKPN-nya pada 25 Januari 2021 untuk pelaporan periodik tahun 2020.
Dalam laman tersebut, Budhi tercatat memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di dua lokasi di Banjarnegara dengan luas masing-masing 770 m2 dan 671 m2. Dua aset Budhi itu senilai Rp 1.292.495.014.
Budhi tercatat tak memiliki alat transportasi dan mesin. Meski demikian, Budhi melaporkan harta bergerak lainnya yang dia miliki senilai Rp 54.200.000.
Harta Budhi didominasi oleh surat berharga dan kas atau setara kas lainnya. Budhi tercatat memiliki surat berharga senilai Rp 10.826.607.919. Untuk kas atau setara kas lainnya senilai Rp 11.639.414.368.
Budhi tercatat tak memiliki utang. Jadi total harta kekayaan yang dilaporkan Budhi sebesar Rp 23.812.717.301.
KPK menetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (BS) dan pihak swasta Kedy Afandi (KA) yang merupakan orang kepercayaan Bupati Budhi. Keduanya dijerat dalam kasus dugaan korupsi pengerjaan proyek infrastruktur di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara dan gratifikasi.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Penangkapan Bupati Budhi Sarwono, Gubernur Ganjar Sebut Pemkab Benahi Kinerja
Ganjar ke Pemkab Banjarnegara: Hentikan Urusan Pungli, Gratifikasi dan Korupsi
KPK Pastikan Punya Bukti Bupati Banjarnegara Terima Fee Rp2,1 Miliar
Bupati Banjarnegara Ditahan KPK
KPK Pastikan Bupati Banjarnegara Tak Pegang Gawai di Rutan