KPK periksa staf keuangan & Sespri Presdir Lippo Cikarang terkait suap izin Meikarta
Selain keduanya, KPK juga memanggil Kepala BPKAD Pemkab Bekasi Juhandi, Kadis Kominfo Pemkab Bekasi Rohim, Kadis Perindag Pemkab Bekasi Rofiq, dan Kadis BPMPTSP Pemprov Jawa Barat Dadang Mohamad.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Staf Keuangan PT Lippo Cikarang Kristi dan Sekretaris Pribadi Presiden Direktur Toto Bhartholomeus bernama Meida terkait kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta.
"Keduanya (Kristi dan Meida) akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BS (Billy Sindoro-Direktur Operasional Lippo Group)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (2/11).
-
Siapa yang ditangkap KPK dalam kasus suap proyek di Labuhanbatu? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Siapa yang melanjutkan pembangunan Benteng Kuto Besak? Sultan Muhammad Bahauddin yang menjabat tahun 1776-1803 melanjutkan proses pembangunan.
-
Apa yang ditemukan di Bekasi? Warga Bekasi digegerkan temuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong. Polisi pun melakukan penyelidikan.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Di mana kejadian Bupati Bengkulu Utara ditarik terjadi? Dalam tayangan yang beredar, Mian tampak berada dekat dengan orang nomor satu di Indonesia saat mengunjungi Pasar Purwodadi, Kabupaten Bengkulu Utara.
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
Selain keduanya, KPK juga memanggil Kepala BPKAD Pemkab Bekasi Juhandi, Kadis Kominfo Pemkab Bekasi Rohim, Kadis Perindag Pemkab Bekasi Rofiq, dan Kadis BPMPTSP Pemprov Jawa Barat Dadang Mohamad.
"Mereka juga akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan BS," jelasnya.
Tak hanya itu, penyidik KPK juga akan memeriksa sembilan tersangka dalam kasus ini.
KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.
Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.
Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.
Bupati Neneng dan kawan-kawan didug menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realisasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.
Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.
Reporter: Fachrur Rozie
Baca juga:
KPK sarankan Pemkab Bekasi tinjau ulang izin Meikarta
KPK tak bakal sita Meikarta, persilakan proyek jalan terus
Fokus tangani kasus suap perizinan, KPK tak akan menyegel Meikarta
Pimpinan KPK yakin uang suap Meikarta berasal dari koorporasi Lippo Group
Dalami suap izin Meikarta, KPK periksa Direktur Keuangan Lippo Cikarang & Karawaci