KPK Rekomendasikan Pembelian Vaksin Covid-19 Tak Langsung dalam Jumlah Besar
Dia juga mengingatkan agar pengadaan vaksin juga harus mendapat pertimbangan dan masukan dari sejumlah pihak. Misalnya, dari Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan pemulihan Ekonomi Nasional.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi rekomendasi kepada pemerintah terkait rencana pengadaan vaksin Covid-19. KPK menyarankan agar pemerintah tak langsung membeli vaksin Covid-19 dengan jumlah yang besar.
"Dalam pengadaan vaksin, rekomendasi KPK adalah agar pembelian tidak langsung dalam jumlah besar. Pembelian vaksin dalam jumlah besar direkomendasikan untuk menunggu selesai hasil uji klinis tahap III," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Rabu (30/12).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
Dia juga mengingatkan agar pengadaan vaksin juga harus mendapat pertimbangan dan masukan dari sejumlah pihak. Misalnya, dari Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan pemulihan Ekonomi Nasional.
"Dan meminta pertimbangan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, LKPP, dan BPKP untuk membantu menganalisis draf kontrak pengadaan vaksin," ujarnya.
Selain itu, KPK merekomendasikan agar fasilitas rumah sakit rujukan Covid-19 ditingkatkan untuk penanganan pasien virus corona. Kemudian, Kementerian Keuangan dinilai harus mempertegas sumber pendanaan pembangunan fasilitas rumah sakit rujukan.
"Untuk pembangunan maupun peningkatan fasilitas rumah sakit rujukan untuk penanganan Covid-19, rekomendasi yang diberikan selain perlunya panduan pengusulan RS rujukan tersebut. Kementerian Keuangan harus mempertegas sumber pendanaan untuk pembangunan/ peningkatan fasilitas RS Rujukan Covid-19 di daerah," tutur Alex.
Seperti diketahui, pemerintah akan membeli 426 juta dosis vaksin virus corona (Covid-19) melalui berbagai jalur pengadaan. Hal ini untuk mencapai kekebalan komunitas (herd immunity) sehingga pandemi Covid-19 dapat berakhir.
Jumlah itu berdasarkan perhitungan bahwa 181 juta masyarakat Indonesia harus divaksin agar tercapai herd immunity. Adapun satu orang harus disuntik 2 kali sehingga total vaksin yang harus dibeli sebanyak 426 juta dosis.
Setidaknya, terdapat 5 jalur pengadaan vaksin Covid-19 yang ditempuh Indonesia, dimana 4 diantaranya bersifat bilateral sementara sisanya multilateral. Pengadaan vaksin dari kerja sama bilateral antara lain, kontrak 125 juta dosis vaksin dari Sinovac.
Kemudian, pemerintah juga telah meneken kontrak 100 juta dosis vaksin dari Novavax, 100 juta dosis dari AstraZeneca, dan 100 juta dosis dari Pfizer. Dengan begitu, diharapkan kebutuhan 426 juta dosis vaksin untuk masyarakat Indonesia terpenuhi.
Reporter: Lisza Egeham
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Mengapa Vaksin COVID-19 Harus Diberikan dalam 2 Dosis?
Presiden Jokowi Larang Menkes Budi Libur Tahun Baru, Tetap Kawal Vaksinasi
Vaksin Sinovac Tiba di Tanah Air, Menkes Sebut Segera Didistribusikan ke 34 Provinsi
Menlu Retno: Alhamdulillah, 3 Juta Vaksin Sinovac Berada di Indonesia
Menkes Targetkan Vaksinasi Nasional Dilakukan Awal Januari Terhadap Tenaga Kesehatan