KPK sarankan pejabat disupervisi dan nekat korupsi hukumannya diperberat
Saut Situmorang menyikapi banyaknya kepala daerah yang tertangkap tangan menerima suap. Padahal mereka pernah menerima pembekalan sistem pencegahan korupsi dari KPK.
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyarankan para jaksa penuntut umum memperberat tuntutan pidana kepada pejabat yang masih nekat korupsi. Terlebih, bagi pejabat yang pernah mengikuti pembelaan antikorupsi oleh KPK.
Hal tersebut dikatakan Saut Situmorang menyikapi banyaknya kepala daerah yang tertangkap tangan menerima suap. Padahal mereka pernah menerima pembekalan sistem pencegahan korupsi dari KPK.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Siapa yang diperiksa KPK terkait kasus korupsi SYL? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin. Dia hadir diperiksa terkait kasus tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
"Saya sering bilang ke jaksa penuntut KPK agar ini dijadikan pemberatan. Sebab, KPK hanya dianggap seolah angin lalu. Kerugian negara tidak ada dampaknya," katanya saat dikonfirmasi, Senin (11/6).
Kendati begitu, Saut memastikan pihaknya tetap meningkatkan supervisi. Tak hanya itu, KPK juga akan meningkatkan kegiatan pencegahan di daerah-daerah rawan korupsi.
"Baik KPK datang ke daerah itu, atau kami undang dalam kegiatan di daerah, ini dalam upaya menjaga dan membangun integritas pimpinan di daerah," jelasnya.
Seperti diketahui, KPK baru-baru ini menggelar operasi tangkap tangan di Jawa Timur. Dalam OTT ini, KPK menetapkan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebagai tersangka. Keduanya, kini ditahan oleh KPK untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.
Padahal, pada Juli 2017 silam, seluruh kepala daerah di Provinsi Jawa Timur mendapatkan pengarahan dari KPK. Dalam acara itu juga dilakukan pula penandatanganan komitmen bersama antikorupsi.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Jelang Lebaran 2018, keluarga bawa makanan dan baju jenguk tahanan KPK
KPK tegaskan tak ada aroma politis di balik OTT Blitar dan Tulungagung
Khusus hari Lebaran, jam besuk tahanan KPK diperpanjang menjadi 3 jam
ICW sebut RKUHP pemberangusan yang ekstrem terhadap demokrasi
UU Tipikor masuk RKUHP diyakini bakal jadi celah transaksi kasus
Banyaknya OTT kepala daerah, bukti mandulnya sistem pencegahan korupsi