KPK: Sistem Politik Jadi Episentrum Korupsi di Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sistem politik dan partai politik menjadi menjadi titik pusat tumbuh kembangnya tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal tersebut diungkap Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sistem politik dan partai politik menjadi menjadi titik pusat tumbuh kembangnya tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal tersebut diungkap Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding.
"Dari hasil studi dan penelitian KPK di sektor politik, episentrum korupsi di Indonesia adalah masih lemahnya sistem politik di Indonesia, khususnya partai politik. Sistem politik saat ini menjadi iklim yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya politik yang koruptif," ujar Ipi dalam keterangannya, Jumat (29/1).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
Pernyataan ini sekaligus menanggapi merosotnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia. IPK Indonesia merosot tiga poin, dari sebelumnya meraih skor 40 menjadi 37.
Indonesia menempati peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei Transparency International Indonesia (TII). Raihan skor dan peringkat ini menempatkan Indonesia sejajar dengan negara Gambia dan di bawah Timor Leste yang meraih skor 40 dan berada pada peringkat 86.
Ipi mengatakan, dalam upaya pencegahan, pihak KPK sudah memberikan rekomendasi agar tindak pidana korupsi bisa berkurang atau bahkan menghilang di Indonesia.
"KPK telah memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem politik, termasuk di dalamnya pembenahan partai politik," kata Ipi.
Di masa pandemi Covid-19 ini, KPK mendorong pentingnya penguatan peran dan fungsi lembaga-lembaga pengawas. Hal tersebut harus dilakukan demi meminimalisasi penyalahgunaan yang berujung tindak pidana korupsi. Salah satunya, KPK mendorong pemberdayaan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
KPK merekomendasikan pemerintah memastikan adanya kecukupan dan kompetensi sumber daya serta independensi APIP dalam menjalankan tugasnya.
"Dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ), KPK juga telah menerbitkan panduan sebagai rambu untuk menghindari praktik mark-up, benturan kepentingan dan perbuatan curang lainnya, serta tidak memanfaatkan pelonggaran proses PBJ untuk korupsi," kata Ipi.
Selain itu, KPK juga mendorong praktik-praktik good governance yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dengan membuka data dan menyediakan saluran pengaduan masyarakat. Menurut Ipi, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen ASN, efektivitas tata laksana, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Serta meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi seluruh instansi pemerintah," kata Ipi.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: liputan6.com
Baca juga:
Indeks Persepsi Korupsi Turun, ICW Sindir Revisi UU KPK & Kepentingan Oligarki
Pimpinan Soal Indeks Persepsi Turun 3 Poin: Korupsi Bukan Hanya Beban KPK
KPK Geledah Rumah Staf Menteri KKP Terkait Kasus Suap Ekspor Benur Edhy Prabowo
Fakta Baru Penangkapan 2 Menteri Jokowi, KPK Sempat Berupaya Mencegah Namun Gagal
KPK Buka Peluang Terapkan Pasal TPPU Dalam Kasus Suap Benih Lobster Edhy Prabowo
KPK Periksa 4 Saksi Terkait Kasus Korupsi PT DI Dilakukan 2 Eks Pejabat Kemensetneg