LIVE

KPK tak masalah jika Komnas HAM bantu usut kasus penyiraman Novel

KPK tak masalah jika Komnas HAM bantu usut kasus penyiraman Novel. Kasus penyerangan dengan air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan masih belum menemukan titik terang. Saat ini diperlukan pihak lain selain kepolisian dan KPK untuk membantu dalam mengusut tuntas kasus ini.

Novel Baswedan disiram air keras

Kasus penyerangan dengan air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan masih belum menemukan titik terang. Saat ini diperlukan pihak lain selain kepolisian dan KPK untuk membantu dalam mengusut tuntas kasus ini.

Namun, pihak KPK belum mendengar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang akan membentuk tim independen untuk mengupas perkara Novel.

"Kami belum menerima pemberitahuan secara resmi terkait informasi pembentukan tim oleh Komnas HAM tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (22/5).

Namun Febri bersedia apabila Komnas HAM membutuhkan beberapa hal. KPK bisa berkoordinasi dengan Komnas HAM.

"Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut sejauh mana kewenangan Komnas HAM dan KPK untuk bisa sinergi dalam pengusutan ini karena sebelumnya," tutur Febri.

Febri sudah bertemu dengan Polda Metro Jaya dan sudah berdiskusi terkait penyelesaian perkara ini. Bahwa pihak mana pun bisa terlibat dan berkontribusi untuk bisa mengungkapkan pelaku penyerangan Novel ini. Komnas HAM juga bisa terlibat dan berkontribusi dalam kasus ini.

"Prinsipnya siapa pun yang ingin terlibat dan kontribusi dari banyak pihak untuk bisa mengungkap pelaku penyerangan Novel Baswedan ini," ujar Febri.

(mdk/eko)
Novel Desak Polisi Segera Tahan Firli Usai Praperadilan Ditolak

Hakim sebelumnya menyatakan penetapan status tersangka Firli dilakukan Polda Metro Jaya sah secara hukum.

Firli Bahuri
MK Tolak Gugatan Novel Baswedan dkk soal Syarat Usia Capim KPK

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Syarat Usia Capim KPK yang diajukan Novel Baswedan

Mahkamah Konstitusi
Tolak Gugatan Novel Baswedan Cs, MK Ingatkan Pembentuk Undang-Undang Tak Sering Utak Atik Syarat Usia Pejabat

MK memutuskan menolak permohonan karena dalil yang diajukan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Novel Baswedan
Tolak Gugatan Novel Baswedan Cs, MK Ingatkan Pembentuk Undang-Undang Tak Sering Utak Atik Syarat Usia Pejabat

MK memutuskan menolak permohonan karena dalil yang diajukan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Novel Baswedan
Komnas HAM Kecam Pembunuhan Danramil Aradide di Paniai Papua Tengah

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.

Komnas HAM
Penyitaan Buku Catatan Penting PDIP Diketahui Megawati, Kubu Hasto Bakal Ajukan Praperadilan Penyidikan KPK

Kubu Hasto bahkan menyebut Megawati juga mengetahui pelaporan ke Dewas KPK dan Komnas HAM terkait penyitaan buku dan handphone dilakukan penyidik KPK.

hasto kpk
Komnas HAM Minta Tambahan Anggaran Rp37,15 Miliar, Salah Satunya buat Kawal Pembangunan di IKN

Pengawalan dilakukan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar tetap mengedapan prinsip-prinsip HAM.

Komnas HAM
Novel Baswedan Ungkap Modus Pelemahan KPK Sekarang: Pegawai yang ASN Rentan Diintervensi

Novel Baswedan membongkar pelemahan di KPK saat ini dilakukan lewat pegawainya yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Novel Baswedan
Putusan MKMK soal Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Guntur Hamzah Ditetapkan Hari Ini

Guntur Hamzah dilaporkan karena rangkap jabatan yang dinilai melanggar etik

Guntur Hamzah
Soroti Kondisi KPK, Novel Baswedan Cs Gugat Batas Usia Pimpinan KPK ke MK

Gugatan itu berdasarkan dari kondisi lembaga antirasuah yang saat ini tengah banyak gonjang-ganjing pelbagai kasus.

Novel Baswedan
Sidang Gugatan di MK, Novel Baswedan Anggap Syarat Usia Halangi Pegawai Pengalaman Daftar Capim KPK

atas usia 50 tahun menghalangi para pemohon untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK.

Novel Baswedan
Anggota DPR Minta Hakim MA Tolak Diintervensi di PK Mardani H Maming, Ingatkan Sumpah Jabatan

Penegakkan hukum harus terbebas dari segala bentuk pengaruh politik dan kekuasaan.

Mardani H Maming
Komnas HAM Beberkan Tiga Risiko Kerugian yang Bakal Dialami Masyarakat Imbas Peretasan PDN

Komnas HAM beberkan peretasan PDN itu berisiko merugikan warga negara dalam tiga aspek.

Komnas HAM