Putusan MKMK soal Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Guntur Hamzah Ditetapkan Hari Ini
Guntur Hamzah dilaporkan karena rangkap jabatan yang dinilai melanggar etik
Guntur Hamzah dilaporkan karena rangkap jabatan yang dinilai melanggar etik
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan menggelar sidang putusan dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah hari ini Kamis (25/4).
"Rencananya putusan diucapkan tanggal 25 April sore," ujar Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna.
pada sidang pendahuluan lalu pada Selasa (16/4), Mohammad Taufik selaku kuasa dari FORMASI menyebutkan, Terlapor dinilai melanggar etik hakim konstitusi.
Sebab, secara waktu bersamaan menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN HAN).
Hal ini, sambung Taufik, sangat memungkinkan terjalinnya komunikasi antara Pengurus/Anggota APHTN-HAN dengan Terlapor dalam kaitan sebagai ahli dalam suatu perkara yang disidangkan di MK.
Dalam sidang Selasa (23/4) lalu, MKMK mendengarkan keterangan saksi dari Pelapor yakni Ahmad Siboy, Ibnu Samwidodo, dan Basuki Kurniawan.
Ahmad Siboy menyebutkan pihaknya mengenal Terlapor sebagai Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN HAN) nonaktif sejak 2022.
Jika berpedoman pada AD/ART organisasi, Ahmad menyebutkan tidak dikenal istilah ketua nonaktif, yang ada hanya pelaksana tugas.
“Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) AD/ART APHTN-HAN bahwa Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah yang menjadi pejabat negara atau pejabat daerah harus mengundurkan diri dari jabatannya,” kata Ahmad secara daring.
“Sementara masa jabatan Terlapor sebagai ketua masih sampai 2025 nanti dan saat ini berstatus ketua nonaktif,” tambah Ahmad.
Hal senada juga disebutkan dalam keterangan dua saksi lainnya, yakni Ibnu Samwidodo dan Basuki Kurniawan.
Kedua Saksi ini saat dipandu oleh kuasa hukum Pelapor menyebutkan hanya mengetahui Terlapor dan tidak mengenal secara personal.
Sebab, kedua saksi sering mengikuti agenda APHTN-HAN yang diisi oleh Terlapor sebagai pembicara atau pemateri.
Palguna mengaku baru memperoleh kabar pelaporan tersebut ketika baru pulang dari Bali.
Baca SelengkapnyaPalguna mengatakan, berkaitan dengan jabatan Hakim Arief di GMNI, yang bersangkutan telah meminta izin terlebih dulu ke Dewan Etik.
Baca SelengkapnyaSoal hukuman apa yang paling tepat dijatuhi untuk pelanggaran tersebut, Ganjar mengaku belum tahu
Baca SelengkapnyaHasyim merasa sudah menyampaikan semuanya di persidangan.
Baca SelengkapnyaSaldi meledek kuasa hukum KPU tidak pernah bertanya di persidangan.
Baca SelengkapnyaMuzzammil menyadari F-PKS tidak bisa sendiri dalam mengajukan hak angket karena terbentur dengan syarat pada UU Nomor 17 Tahun 2014.
Baca SelengkapnyaCapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo angkat bicara soal pelanggaran etik Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres.
Baca SelengkapnyaHakim MK saat ini dinilai belum bisa dibilang aman dari cengkraman nepotisme atau dinasti politik.
Baca SelengkapnyaWahyu menyebut dirinya membawa dokumen untuk diperlihatkan kepada penyidik dalam proses pemeriksaan.
Baca Selengkapnya