KSP Pastikan Pembangunan IKN Tidak Hambat Penanganan Covid-19
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong memastikan, skema pembiayaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari APBN tidak akan menghambat penanganan Covid-19 maupun percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan pembangunan secara keseluruhan
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong memastikan, skema pembiayaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari APBN tidak akan menghambat penanganan Covid-19 maupun percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan pembangunan secara keseluruhan.
"Kita tahu bahwa penanganan Covid-19 oleh Presiden Jokowi menggunakan prinsip atau filosofi "gas dan rem". Nah, salah satu aspek penting dari pedal gas atau pemulihan ekonomi adalah dengan membangun infrastruktur," kata Wandy, dalam keterangannya, Minggu (23/1).
-
Apa yang dilakukan Ibu Lesti Kejora untuk membantu perekonomian keluarganya? Ibu Lesti Kejora, Sukartini, pernah menjual mi ayam di rumahnya sebagai upaya untuk membantu perekonomian keluarganya.
-
Mengapa pemindahan ibu kota ke luar Jawa, khususnya ke IKN, diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di luar Jawa? “Saya sebagai warga Kalimantan Timur sangat berterimakasih dengan pemindahan ibu kota ke luar Jawa yang diharapkan dapat mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di luar Jawa,” ujar Rosmini.
-
Kapan Ibu Ida mendapatkan bantuan KUR BRI untuk mengembangkan Kelorida? Saat itu, Ida mendapat bantuan dari KUR BRI sebesar Rp25 juta. Dengan memanfaatkan KUR BRI itu, Ida memulai usaha Kelorida.
-
Mengapa pemerintah Mesir berencana memindahkan ibu kota ke lokasi baru? Rencana ini bertujuan untuk merevitalisasi dan mempromosikan Kairo sebagai kota wisata, sementara pemerintah bersiap untuk pindah ke ibu kota baru yang dirancang sebagai "kota pintar" berteknologi tinggi untuk menampung 6,5 juta penduduk dan mengurangi kemacetan di Kairo yang sudah tua dan padat.
-
Kapan Ibu Utami memulai bisnis anyaman? Ia memulai bisnis anyaman pada Maret 2020 dengan modal Rp200 ribu.
-
Apa contoh kota yang menurut Ridwan Kamil gagal menjadi ibu kota? Dia mencontohkan Naypyidaw, Ibu Kota Myanmar, yang dianggap gagal karena kotanya sepi dan desainnya hanya berfokus pada pusat pemerintahan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur selama ini terbukti membawa multiplier-effect bagi pembangunan dan kemajuan ekonomi secara meluas. Fase awal pembangunan IKN, kata dia, membutuhkan banyak proyek infrastruktur. "Jadi di sini tidak ada persoalan untuk dipertentangkan antara pembangunan IKN dengan penanganan Covid19 dan pemulihan ekonomi," ujarnya.
Saat ditanya apakah skema pembiayaan IKN berdampak pada postur APBN, Wandy dengan tegas menyatakan, pemerintah dan DPR sepakat bahwa skema pembiayaan tidak akan membebani APBN.
"Otoritas fiskal dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini sedang membahas skema pendanaan IKN, yang nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah. Mulai dari persiapan, pembangunan pemindahan Ibu Kota Negara, hingga penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara," terang Wandy.
"Berdasarkan amanat UU IKN, PP akan ditetapkan 2 bulan setelah penetapan UU IKN 18 Januari lalu," sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Wandy juga menegaskan, angka komposisi pembiayaan IKN yang bersumber dari APBN yang sempat keluar ke publik di laman ikn.go.id merupakan angka perkiraan sebelum bertemu dengan DPR untuk pengesahan UU IKN.
"Jadi bisa disimpulkan bahwa angka tersebut perkiraan sementara yang dibutuhkan hingga 2024. Dan harus diingat bahwa ini adalah proyek multi years dengan 5 tahapan hingga 2045, sehingga presentase itu pada akhirnya akan mengecil," pungkas dia.
Baca juga:
Risma Soal Masuk Kriteria Calon Kepala Otorita IKN: Banyak Kepala Daerah Arsitek
Ahli Perencanaan Kota: Ridwan Kamil Penuhi Syarat Jadi Kepala IKN
Ibu Kota Negara Pindah, Anies Baswedan Sebut Jakarta Tetap Simpul Indonesia
Pembangunan Ibu Kota Baru Andalkan APBN sampai 2024
Pakar Hukum Beberkan Alasan UU IKN Rentan Digugat ke MK
KSP: Presiden Punya Banyak Nama dan Kriteria Calon Kepala Otorita IKN