Presiden Jokowi dan PNS Bakal Pindah ke IKN September, Begini Kondisi Terkini Ibu Kota Baru di Kaltim
Kementerian PUPR terus mengejar pembangunan IKN sebelum fasilitasnya dipakai untuk mengatur pemerintahan.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berbenah menyiapkan sejumlah proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN). Apalagi Presiden Jokowi akan pindah ke ibu kota baru pada awal September 2024. Termasuk sejumlah jajarannya dan para aparatur sipil negara (ASN).
Staf Ahli Menteri PUPR V Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S Atmawidjaja mengatakan, proses perpindahan para ASN di pemerintah pusat nantinya akan dilakukan secara bertahap. Mengikuti kesiapan sejumlah infrastruktur di IKN seperti kantor tempatnya bekerja hingga Rusun ASN.
"Bertahap. Kemarin kan Pak MenPANRB (Abdullah Azwar Anas) sudah sampaikan, artinya akan dilakukan bertahap. Jadi pak Presiden juga sampaikan jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Jadi nanti disinkronkan dengan kesiapan kantornya," ujar Endra saat ditemui di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (28/8).
Meski demikian, Kementerian PUPR terus mengejar pembangunan IKN sebelum fasilitasnya dipakai untuk mengatur pemerintahan. Endra mencontohkan empat proyek Kantor Kemenko yang dua tower di antaranya sudah bisa difungsikan untuk beberapa lantai.
"Dari 1-2 tower itu bisa selesai 1-2 lantai, itu bisa kita pakai dulu. Jadi enggak langsung sekaligus selesai. Nah kalau Kantor Kemenko kan baru selesai utuh semua Desember, ada yang November-Desember," Endra.
Progres Pembangunan IKN Terkini
Merujuk pada rencana pemerintah, beberapa kementerian/lembaga akan pindah ke IKN di tahap awal. Melihat progres pembangunan di lapangan, Endra menyebut proses perpindahan tahap awal ini bakal didorong untuk instansi yang memiliki fungsi-fungsi utama.
"Artinya kan nanti pada gilirannya semua akan masuk, tapi pada tahap awal fungsi-fungsi utama yang akan masuk. Kalau rumah tapak menteri sudah disiapkan, ada 14 yang sudah akan selesai. Kalau yang lain, stafnya ya di Rusun hunian ASN," imbuh Endra.
Mengutip data Kementerian PUPR per 21 Agustus 2024 yang dirilis Antara, progres pembangunan hunian di IKN seperti rumah tapak menteri hingga Rusun ASN sudah mendekati garis akhir.
Untuk sektor perumahan dengan anggaran senilai Rp8,05 triliun, progres pembangunan 34 unit rumah tapak menteri sudah mencapai 100 persen. Sementara untuk sektor perumahan lainnya semisal hunian Polri dan BIN mencapai 82 persen, hunian ASN 4 80 persen, dan hunian Paspampres 63 persen.
Selain perumahan, beberapa proyek lainnya di IKN menurut data tersebut juga telah rampung 100 persen. Antara lain, pengendali banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sanggai, 22 embung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Jembatan Pulau Balang, hingga Sumbu Kebangsaan Tahap I.
Sedangkan untuk beberapa proyek lainnya pun telah berada di atas 90 persen, semisal Jalan Tol IKN 3B (96 persen), Jalan Tol IKN 5A (91 persen), Istana Negara dan Istana Garuda (93 persen), Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAL) (92 persen), perpipaan transmisi air minum Sepaku paket 2 (99 persen), jaringan distribusi utama dan pembagian tahap 1 (97 persen), dan Kantor Kementerian Koordinator 4 (92 persen).
