Kubu Sahrul Gunawan Minta MK Batalkan Kemenangan Dadang di Pilkada Bandung karena Sederet Masalah Ini
Kubu Dadang Supriatna mengklaim kemenangan dengan raihan suara 56,82 persen. Dia mengacu pada hasil hitung cepat dari lembaga survei LSI Denny JA.
Pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung nomor urut 01 Sahrul Gunawan-Gun Gun Gunawan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan kemenangan paslon nomor urut 02 Dadang Supriatna dan Ali Syakieb. Salah satu yang menjadi alasan soal pergantian pejabat yang dilakukan Dadang selaku petahana Bupati Bandung pada 22 Maret 2024 atau enam bulan sebelum Pilkada.
Dalam sidang Perkara Nomor 95/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini, Kuasa Hukum Sahrul-Gun, Bambang Wahyu Ganindra menyampaikan pokok permohonan terkait pelanggaran ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- Lengkap! Hasil Rekapitulasi Pilkada Jabar, Dedi Mulyadi-Erwan Kantongi 14,1 juta Suara
- Pilkada Bandung 2024: Dadang-Ali Memimpin dengan 57 Persen di Hasil Quick Count
- Persepi Panggil LSI Terkait Hasil Survei Pilkada Jakarta yang Berbeda Jauh
- Survei LSI Pilkada Jakarta Pascadebat: Pramono-Rano Karno 41,6%, RK-Suswono 37,4%, Dharman-Kun 6,6%
“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri," tutur Bambang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (8/1).
Kubu Sahrul-Gun menyebut Dadang selaku petahana Bupati Bandung semestinya paham dengan konsekuensi pelanggaran pasal tersebut. Yakni patut dikenakan sanksi pembatalan pencalonan.
“Mengacu ketentuan ini, Bawaslu Kabupaten Bandung wajib merekomendasikan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi Cabup 02 tersebut sebelum ataupun setelah ditetapkan sebagai Paslon Bupati," katanya meminta.
Praktik Curang
Tak hanya itu, pasangan Dadang dan Ali dinilai telah melakukan praktik menguntungkan diri sendiri. Hal itu terkait penggunaan logo milik pribadi di setiap program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, yang kemudian dijadikan logo kampanye saat pilkada.
Selain itu, mereka juga hadir tanpa hak atau undangan saat kegiatan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten dari Kabupaten Bandung.
“KPU telah diperingati masyarakat, namun KPU tidak menjalankan peringatan tersebut. Bahkan Bawaslu juga tidak menerapkan pemberian sanksi kepada KPU yang tidak menjalankan aturan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 02,” ungkapnya.
Mengacu alasan-alasan itu, kubu Sahrul-Gun meminta MK membatalkan keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tentang Penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 pada Rabu, 4 Desember 2024 pukul 17.14 WIB sepanjang perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 nomor urut 02 Dadang Supriatna dan Ali Syakieb dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024.
Selain itu, membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 1458 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 1459 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 sepanjang mengenai diskualifikasi kepesertaan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 nomor urut 02 Dadang Supriatna dan Ali Syakieb dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024.
"Menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor Urut 01 Sahrul Gunawan dan Gun Gun Gunawan adalah 827.240 suara dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor Urut 02 Dadang Supriatna dan Ali Syakieb adalah 0 suara," ujar Bambang menandaskan.