Langkah-langkah Jokowi-JK setelah MUI haramkan BPJS Kesehatan
MUI menilai, dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu'amalah, BPJS tidak memenuhi syariat Islam.
Array(mdk/dan)
MUI menilai, dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu'amalah, BPJS tidak memenuhi syariat Islam.
Array(mdk/dan)
Tugas BPKP bukan untuk mencari-cari kesalahan instansi
Namun, Jokowi mengatakan saat itu belum bisa memamerkan kinerja BPJS Kesehatan.
Jaminan pemeliharaan kesehatan dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan.
Jaminan pemeliharaan kesehatan dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan.
Jokowi menegaskan, meskipun dituduh-tuduh, urusan Pilkada adalah kembali kepada kebijakan partai politik
Jokowi mengapresiasi kini sudah ada 95,7 persen warga Indonesia yang terdaftar di BPJS Kesehatan
Kemarin, Jokowi sempat menyinggung ada pihak yang meninggalkannya jelang purna tugas.
Hal ini dikatakan Presiden Jokowi ke Menko Luhut Panjaitan.
Untuk kementeriannya, AHY belum bisa menyimpulkan berapa banyak ASN yang akan dipindahkan ke IKN.
Jokowi sendiri tidak mempermasalahkan proses penandatanganan Keppres IKN. Menurut dia, itu bisa dilakukan oleh presiden selanjutnya.
"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Jokowi dinilai pantas jika memang masuk ke partai berwarna kuning tersebut.
Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.