Laode Syarif Soal OTT Dianggap Tak Penting: Masa Ada Kejahatan Didiamkan
Serupa dengan penangkapan pelaku kejahatan lainnya, korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa tak bisa dibiarkan begitu saja. Laode menegaskan, pencegahan yang lebih efektif adalah penindakan.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengingatkan, selain pencegahan, penindakan seperti operasi senyap harus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya suap. Ini yang menjadi alasan mengapa lembaga antirasuah tak bisa lepas dari operasi tangkap tangan (OTT).
Sebelumnya, peserta Capim KPK Sigit Danang Joyo menilai, tindakan pencegahan korupsi lebih penting untuk menekan penindakan. Untuk itu, dia menyarankan, KPK menambah personel di bagian pencegahan dan tidak hanya fokus pada penindakan.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
"Menurut kami masih dibutuhkan, karena aparat penegak hukum tidak boleh membiarkan terjadi ada kejahatan. Aneh itu kalau misal ada polisi, kalau ada kejahatan diamkan saja nggak ditangkap," kata Syarif di Gedung KPK, Selasa (3/9).
Serupa dengan penangkapan pelaku kejahatan lainnya, korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa tak bisa dibiarkan begitu saja. Laode menegaskan, pencegahan yang lebih efektif adalah penindakan.
"Ini tetap dibutuhkan, dan terus terang teman di Hongkong, ini salah satu gurunya KPK, di Hongkong itu mereka bilang pencegahan yang paling efektif adalah penindakan yang konsisten," tegasnya.
Syarif yang gagal mencalonkan diri menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023 ini jelas tak setuju dengan calon pimpinan (capim) KPK yang menyebut bahwa OTT adalah hal yang sia-sia.
"Karena tujuan hukum itu penjeraan, agar jera, tapi tidak berarti pencegahan itu tidak dilakukan. Jadi kalau kami (pimpinan KPK periode 2015-2019) yang sekarang, keseimbangan antara pencegahan dan penindakan harus sama," kata dia.
Pentingnya OTT dilakukan juga disampaikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Menurut Basaria, jika upaya pencegahan yang dilakukan pihaknya tak didengar oleh penyelenggara negara, maka OTT harus dilakukan.
"Kami pimpinan KPK ini rasanya keliling ke daerah-daerah itu bukan penindakan, tapi pencegahan dan peringatan. Justru kami sangat sedikit melakukan OTT dibanding yang kita ingatkan," tutup Basaria.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Jadi Tersangka, Bupati Muara Enim Ditahan di Rutan Polres Jakpus
Kronologi KPK OTT Bupati Muara Enim Ahmad Yani
KPK OTT di Kalimantan Barat, Diduga Kepala Daerah Turut Diamankan
Kasus Suap Distribusi Gula, KPK Ultimatum Dirut PTPN III dan Bos PT FMT Serahkan Diri
KPK Tetapkan Dirut PTPN III Tersangka Suap Distribusi Gula
KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Tersangka Suap 16 Proyek Jalan
KPK akan Beberkan Dua OTT, Kasus Bupati Muara Enim dan Distribusi Gula