Lewat telepon, Ganjar marahi kepala sekolah karena tak verifikasi SKTM
Ganjar menelepon tiga kepala sekolah ketika sidak ke Dinas Pendidikan Jateng, Selas (10/7). Tiga sekolah ditelepon karena sesuai data masuk, terlihat ada jumlah SKTM yang tidak wajar atau melebihi daya tampung sekolah.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta pengelola sekolah untuk melakukan verifikasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB). Jika tidak melakukan verifikasi, mereka terancam dipecat.
Ganjar menelepon tiga kepala sekolah ketika sidak ke Dinas Pendidikan Jateng, Selas (10/7). Tiga sekolah ditelepon karena sesuai data masuk, terlihat ada jumlah SKTM yang tidak wajar atau melebihi daya tampung sekolah.
-
Apa yang dilarang oleh Ganjar Pranowo di sekolah? Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tegaskan "Iya tinggal beberapa, yang biasanya punya problem (menahan ijazah), suruh kirim ke kami, dan nanti kalau ada kami urus. Apakah itu negeri atau swasta," tegas Ganjar Pranowo saat menghadiri Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Jateng di GOR Tri Sanja, Slawi, Kabupaten Tegal, Rabu (26/7/2023).
-
Di mana Ganjar Pranowo mengisi kuliah kebangsaan? Calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo mengisi kuliah kebangsaan di FISIP UI, Senin (18/9)
-
Kenapa alumni SMKN Jateng memberikan oleh-oleh kepada Ganjar Pranowo? "Ini sedikit oleh-oleh dan kenang-kenangan tanda terima kasih dari kami alumni SMKN Jateng Pak," kata mereka kompak.
-
Apa yang dijelaskan Ganjar Pranowo dalam kuliah kebangsaan? Dalam paparannya, Ganjar menjelaskan terkait enam pilar menuju Indonesia Emas.
-
Apa yang ditekankan Ganjar Pranowo kepada pelaku UMKM di Banyumas? Di depan para pelaku usaha, Ganjar menekankan pentingnya pelatihan-pelatihan secara rutin bagi UMKM agar dapat lebih maju.
-
Mengapa Ganjar Pranowo melarang penahanan ijazah di sekolah? Ganjar mengatakan tidak ada istilah tunggakan pembayaran pada sekolah yang dikelola pemerintah. "Kalau di negeri kita pastikan kalau tertahan besok pagi keluar. Bukan hanya di sekolah negeri, Gubernur Jawa Tengah dua periode itu juga akan melakukan negosiasi jika penahanan ijazah dilakukan pihak sekolah swasta. "Kalau swasta kita musti negosiasi sama sekolahannya dulu. Kalau di swasta harus bicara dengan sekolah dan yayasan," imbuhnya.
Yang ditelepon pertama adalah kepala SMA Negeri Mojogedang Karanganyar, Purwadi. "Pak, jenengan berarti tidak melakukan perintah kepala dinas ya untuk verifikasi faktual? hari ini verifikasi, saya minta semua guru diturunkan. Laporkan pada siang hari ini juga. " kata Ganjar pada Purwadi lewat telepon.
Purwadi beralasan belum melakukan verifikasi karena tidak mendapat surat dari Disdik. Ganjar marah karena hal itu membuktikan sensitivitas kepala sekolah rendah. "Eh pak, tidak pakai surat-suratan. Kalau sudah seperti itu masak kepala sekolah tidak curiga? Ini sistemnya kacau lho pak," ucap Ganjar.
Setelah Purwadi, giliran kepala SMKN 1 Blora, Mariya. Kasusnya serupa. Jumlah pendaftar SKTM melebihi daya tampung. Ganjar memperingatkan Mariya agar mengerahkan semua guru untuk verifikasi. Batas waktu laporan hasil verifikasi maksimal pukul 15.00 WIB. Orang terakhir yang kena marah adalah kepala SMKN 1 Purwokerto, Asep Saeful Anwar. Ganjar pun tak segan-segan memerintahkan Asep untuk membubarkan acara workshop, demi penyelesaian verifikasi SKTM.
Ganjar mengatakan ditemukan 78.065 SKTM palsu yang akhirnya dibatalkan.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan diketahui untuk SMA jumlah daya tampung yakni 113.325 dengan jumlah pendaftar 113.092 siswa. Jumlah peminat menggunakan SKTM yakni 62.456 dan setelah dilakukan verifikasi tinggal 26.507. Ini berarti masih ada kursi yang belum terisi untuk SMA.
Sedangkan untuk SMK negeri diketahui jumlah pendaftar memang lebih banyak dibandingkan kuota, yakni 108.460 siswa dengan kuota 98.486. Pengguna SKTM sebanyak 86.436 yang masuk seleksi 44.320 atau dengan presentase sekitar 45 persen.
Pada pantauan itu, ditemukan data adanya sejumlah sekolah yang menerima siswa dengan menggunakan SKTM dengan jumlah yang janggal, seperti halnya penggunaan SKTM mencapai di atas 60 persen bahkan ada yang sampai 90 persen.
"Mungkin tahun depan yang miskin akan diseleksi dengan jalur tersendiri, dan harus ada syarat minimum prestasi kalau tidak ya lebih baik kita kasih beasiswa saja agar mereka tetap bisa sekolah. Ini masukan ke saya sudah banyak sekali memang yang komplain, secara sosiologis ini tidak aplikatif karena ada demoralisasi dengan menggunakan SKTM itu," tambahnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Gatot Bambang Hastowo mengaku sudah mengumpulkan kepala sekolah ataupun perwakilan pada Jumat (6/7) untuk melakukan verifikasi penggunaan SKTM. Sejumlah sekolah sudah melakukan verifikasi, bahkan ada juga yang menggandeng kepolisian untuk menerangkan terkait dengan konsekuensi hukum jika menggunakan data palsu.
Baca juga:
Banyak orang kaya di Jateng mengaku miskin, manfaatkan SKTM untuk daftar SMA
Anaknya tak diterima, orang tua murid segel SMP 23 Kota Tangerang
Ketua DPR minta Polri usut pungli dan penyalahgunaan SKTM untuk PPDB
Sengkarut PPDB online Tangsel, waktu pendaftaran diperpanjang
Surat miskin disalahgunakan untuk daftar sekolah, Ombudsman turun tangan
Ombudsman Jabar: Sekolah favorit rawan lakukan praktik jual beli kursi