Listrik Sulut surplus 50 MW dianggap belum memenuhi sektor investasi

Listrik surplus 50 MW dianggap hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha, belum bisa memenuhi kebutuhan sektor investasi.

PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo melalui Deputi Manajer Hukum dan Hubungan masyarakat, Jantje Rau, menyatakan kondisi kelistrikan di Sulawesi Utara (Sulut) saat ini surplus sebesar 50 MW. Hal tersebut disampaikannya saat koordinasi dengan Wagub Sulut Steven O.E Kandouw, Jumat (26/5).

Menanggapi hal tersebut, pemerhati pembangunan Sulawesi Utara, Joppie Worek menyatakan surplus 50 MW terlalu kecil untuk iklim investasi yang sedang bergeliat naik.

"Surplus 50 MW itu rawan. Kalau benar surplus, kenapa kapal Turki masih di Amurang. Bohong mereka itu. Cadangan seperti itu tidak menjamin investasi. Investor akan tanya, apakah ada listrik untuk proyek saya? Kalau cuma sebesar itu bisa diketawain. Belum lagi kebutuhan masyarakat," kata Worek, Selasa (30/5).

Ketersediaan energi listrik menjadi syarat utama bagi investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah. Tanpa cadangan listrik yang memadai, iklim investasi dipastikan lesu. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung yang diharapkan memberi dampak positif perekonomian nasional saja membutuhkan paling tidak 450 MW.

Sulut membutuhkan pembangunan pembangkit listrik baru di atas 500 MW dalam 10 tahun ke depan. Jika tidak ada tambahan pembangkit secara signifikan, ini akan menjadi persoalan serius tidak hanya secara sosial ekonomi, tetapi juga politis. Pemerintah jangan meremehkan persoalan listrik yang sudah melanda Sulut 20 tahun terakhir.

"Bandingkan dengan daerah-daerah lain seperti Jawa Tengah yang surplus hingga 750 MW, ini terlampau jauh sekali. Bagaimana bisa kita mendorong pembangunan di Indonesia Timur jika kondisi kelistrikan kita seperti ini," kata dia.

Anggota DPRD Sulut Teddy Kumaat menyatakan keprihatinan soal masih sering padamnya listrik di beberapa wilayah. Dia menuding PLN kerap membuat alasan dengan masalah ini. "Dulu alasannya pembangkit kurang, sekarang saat sudah ketambahan pembangkit seperti Kapal Karadeniz dari Turki dan pembangkit Lopana, alasannya jaringan," ungkap politikus PDIP ini.

Meski demikian, ia menilai surplus listrik sebesar 50 MW sudah cukup memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. Soal kebutuhan KEK Bitung nantinya, direncanakan menggunakan pembangkit listrik sendiri.

Merdeka.com berusaha mengkonfirmasi terkait kritikan tersebut kepada Jantje Rau, namun hingga berita ini diturunkan belum ada balasan dari pertanyaan dalam pesan singkat yang dikirim merdeka.com.