Luas Banyuwangi Setara 6 Daerah di Jatim, Perbaikan Jalan Perlu Menunggu
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, luas wilayah di Kabupaten Banyuwangi setara dengan total luas 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Sehingga perlu skala prioritas agar anggaran APBD tidak hanya mengurus persoalan jalan raya.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, luas wilayah di Kabupaten Banyuwangi setara dengan total luas 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Sehingga perlu skala prioritas agar anggaran APBD tidak hanya mengurus persoalan jalan raya.
Hal tersebut disampaikan Anas saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Banyuwangi, Rabu (11/3).
-
Apa yang dibangun di Banyuwangi? Pabrik kereta api terbesar se-Asia Tenggara, PT Steadler INKA Indonesia (SII) di Banyuwangi mulai beroperasi.
-
Bagaimana cara Banyuwangi memanfaatkan insentif tersebut? “Sesuai arahan Bapak Wakil Presiden, kami pergunakan insentif ini secara optimal untuk memperkuat program dan strategi penghapusan kemiskinan di daerah. Kami juga akan intensifkan sinergi dan kolaborasi antara pemkab dan dunia usaha. Dana ini juga akan kami optimalkan untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat,” kata Ipuk.
-
Kenapa Banyuwangi mendapatkan insentif lagi? Ini merupakan kali kedua mereka mendapatkan insentif karena dinilai sukses menekan laju inflasi serta mendongkrak kesejahteraan masyarakat.
-
Apa yang diserahkan oleh Presiden Jokowi di Banyuwangi? Total sertifikat tanah yang diserahkan mencapai 10.323 sertipikat dengan jumlah penerima sebanyak 8.633 kepala keluarga (KK).
-
Di mana Bandara Banyuwangi berlokasi? Bandara Banyuwangi menjadi bandara pertama di Indonesia yang berkonsep ramah lingkungan.
-
Apa penghargaan yang diraih Banyuwangi? Diserahkan Presiden RI Joko Widodo kepada Bupati Ipuk Fiestiandani di Istana Negara, Kamis (31/8/2023), Banyuwangi berhasil mempertahankan predikat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik 2022 se-Jawa dan Bali.
Dalam presentasinya, Anas menyampaikan, bila di Banyuwangi luas wilayahnya mencapai 5.782,50 Km 2, hampir sama bila dibandingkan luas 6 kabupaten kota, mulai Ngawi, Magetan, Madiun, Madiun Kota, Pacitan dan Ponorogo, bila digabungkan totalnya 5.790,56 Km2.
"Anggaran kita enggak cukup, yang lain 7 kepala daerah total anggaran Rp 11,8 triliun, Banyuwangi cuma Rp 3,3 triliun. Maka kita lihat mana yang penting, semua penting, jadi harus menunggu," kata Anas.
Sehingga, kata Anas, masyarakat perlu bersabar karena tidak hanya memikirkan soal jalan. Hal tersebut yang membuat kondisi di Banyuwangi saat ini presentase jalan rusaknya mencapai 55,52 persen, terutama di musim hujan saat ini. Total panjang jalan raya di Banyuwangi sendiri mencapai 3.300 Km.
"Penyebabnya banyak, terutama yang di desa desa yang tanahnya labil, dan Banyuwangi luas sekali, antara Desa Sarongan dengan Sanggar (Kecamatan Pesanggaran) jauh, di tengah tengah ada perkebunan," katanya.
©2020 Merdeka.com
Selain faktor cuaca hujan dan kondisi tanah yang labil, kawasan Banyuwangi katanya 40 persen merupakan wilayah perkebunan.
"Rusaknya jalan rata rata perhubungan ke perkebunan, 40 persen wilayah Banyuwangi perkebunan. Rusaknya 40 persen karena perkebunan, bukan murni karena penduduk," katanya.
Untuk itu, pihaknya perlu partisipasi masyarakat agar mau bergotong royong menjaga kondisi jalan. Tahun ini dari 55, 52 persen jalan rusak, bisa dikurangi hingga 35 persen.
"Supaya orang sadar perlu ada gotong royong, targetnya 35 persen turun. Kita ambil cara sharing dengan swasta dan perkebunan untuk mempercepat, angka ini tinggi karena habis kena hujan. Data dekat lebaran jadi kecil, karena terus diperbaiki," katanya.
Alokasi APBD Banyuwangi dari total Rp 3,3 triliun, paling tinggi di sektor pendidikan hingga 33 persen atau Rp 1,1 triliun. Sementara sektor pelayanan umum sebesar 32 persen atau Rp 1,08 triliun. Baru kemudian untuk kesehatan Rp 489 miliar atau 14 persen, infrastruktur Rp 470 miliar (14 persen), Pertanian Rp 74,9 milyar (2 persen), pemberdayaan ekonomi, 87,9 miliar (3 persen) dan perlindungan sosial 64,9 milyar (2 persen).
"Fokus kita SDM, kesehatan jadi kunci dari hulu sampai hilir, kemudian anak mulai dari kandungan, ibu hamil sampai dia sekolah formal ini jadi perhatian kita. Nah di Musrenbang tingkat bawah (desa) ini jarang usulkan ini, rata rata jalan rusak dan pavingisasi (yang diusulkan)," jelasnya.
"Yang peduli seringkali, jalan, padahal gizi, ibu hamil penting," katanya.
(mdk/hhw)