Luhut: Tidak pernah kita terpikir untuk minta maaf atas kasus 1965

"Mungkin wording akan datang penyesalan yang mendalam terhadap peristiwa-peristiwa lalu yang menjadi sejarah kelam."

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah tidak akan meminta maaf kepada korban yang ditangkap dan diasingkan ke berbagai pulau terpencil pasca peristiwa 30 September 1965. Namun begitu, pemerintah juga menyayangkan adanya peristiwa kelam tersebut.

"Tidak pernah kita terpikir untuk meminta maaf. Mungkin wording akan datang penyesalan yang mendalam terhadap peristiwa-peristiwa yang lalu yang menjadi sejarah kelam bangsa ini. Berharap ini tidak terulang lagi," kata Luhut di Simposium Nasional 'Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan', di Hotel Arya Duta, Senin (18/4).

Luhut menjelaskan, dengan diselenggarakannya simposium ini, pemerintah ingin menuntaskan semua pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Termasuk peristiwa 1965.

"Kita ingin ini sebagai bangsa besar, menyelesaikan masalah kita. Ini mungkin adalah sejarah kelam bangsa kita dari masa lalu, kita harus tuntaskan," ujarnya.

Dia menambahkan, selama ini jumlah korban peristiwa 1965 dipersepsikan dengan jumlah yang besar. Simposium ini, lanjut Luhut, salah satunya ingin meluruskan jumlah korban.

"Jenderal Sintong sebagai saksi mata. Tidak hanya saksi mata, menjelaskan kepada hadirin yang ada jumlah korban selama masa kudeta itu tidak sebanyak yang dipersepsikan," pungkasnya.

Selain Luhut Binsar Pandjaitan, simposium ini juga dihadiri Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Jaksa Agung M Prasetya, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasonna Laoly.

Baca juga:
Front Pancasila ancam gagalkan simposium tragedi 65
Panitia tak terganggu FPI bubarkan persiapan simposium kasus HAM
Pemerintah gelar simposium nasional penyelesaian kasus HAM berat
Niat baik Jokowi pada Papua dipertanyakan saat 1.000 aktivis ditahan
Jaksa Agung ditantang beberkan alasan tolak tuntaskan kasus HAM