Mabes anulir kebijakan Kapolda Jabar soal putra daerah seleksi Akpol
Mabes anulir kebijakan Kapolda Jabar soal putra daerah seleksi Akpol. Kadivhumas Polri, Irjen Setyo Wasisto memastikan, aturan tersebut diterbitkan tanpa sepengetahuan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Mabes Polri mengakui adanya kebijakan Kapolda Jabar yang memprioritaskan putra daerah dalam proses seleksi calon akademi kepolisian (akpol) di Polda Jabar. Kebijakan itu tertuang dalam surat keputusan Nomor 702 tentang kuota Putra daerah dan Non Putra Daerah yang beredar dan diterima orang tua.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadivhumas) Polri, Irjen Setyo Wasisto memastikan, aturan tersebut diterbitkan tanpa sepengetahuan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Karena itu Mabes Polri memastikan mencabut kebijakan itu. "Ya begitu. Karena itu makanya dianulir," kata Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (3/7).
-
Kapan Sepur Kluthuk Jaladara diresmikan? Kereta api uap ini diersmikan pada tahun 2009 oleh Menteri Perhubungan saat itu, Jusman Syafi'i Djamal.
-
Siapakah Letkol Atang Sendjaja? Nama Atang Sendjaja diketahui berasal dari seorang prajurit kebanggaan Jawa Barat, yakni Letnan Kolonel (Letkol) Atang Sendjaja.
-
Apa yang menjadi salah satu solusi untuk kemacetan di Jakarta? Wacana Pembagian Jam Kerja Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Kenapa Ari Dono Sukmanto menjadi Kapolri? Saat itu Ari yang berkedudukan sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri naik menjadi Kapolri sebagai pelaksana tugas.
-
Kapan KEK Singhasari diresmikan? KEK Singhasari berlokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, wilayah ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus sejak 27 September 2019.
Terlebih ada sejumlah pelaporan dari orangtua peserta seleksi calon taruna Akpol yang mengadukan keberatan kepada Propam Mabes Polri. Para orangtua tersebut merasa tak terima dengan adanya aturan memprioritaskan putra daerah.
"Ada ketidakpuasan dari para peserta yang tentunya tidak hanya orang tua, calonnya aja nangis, di video kan ada. Bagaimana rasanya ketika dia sudah tes, sudah merasa ranking yang terbuka, nilai bagus ternyata tidak diluluskan hanya karena dianggap bukan putra daerah," tutur Setyo.
Mabes Polri menegaskan akan menganulir kebijakan Kapolda Kapolda Jabar tentang kuota Putra daerah dan Non Putra Daerah. Selain itu pihaknya juga akan membatalkan keputusan Kapolda Jabar tentang penentuan kelulusan calon taruna terpilih.
Sebelumnya, Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan buka suara terkait kisruh yang terjadi pada penerimaan calon taruna akademi kepolisian (akpol) 2017 oleh panitia daerah. Secara tegas Anton membantah memprioritaskan putra daerah dalam perekrutan calon prajurit Polri.
"Itu enggak ada (prioritas daerah). Tidak pernah ada surat keputusan itu. Hanya berdasarkan penilaian-penilaian yang sampai saat ini juga belum selesai," kata Anton saat ditemui di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Senin (3/7).
(mdk/noe)