Mahasiswa di Semarang desak Jokowi tuntaskan konflik di DPR

"Bila tidak dituntaskan, maka kami mengancam menduduki Gedung DPRD Jateng," kata Safiq.

Kemelut dualisme kepemimpinan DPR di gedung kura-kura Senayan Jakarta yang merembet ke sejumlah daerah, memantik reaksi keras dari elemen mahasiswa di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Walisongo Semarang, mendesak pemerintahan Jokowi-JK segera menyelesaikan dualisme kepemimpinan anggota dewan tersebut.

Sebab, mereka menilai sikap para politisi kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) maupun Koalisi Merah Putih (KMP) yang memperebutkan kekuasaan di tingkat legislatif bisa merusak tatanan negara dan rawan disusupi kepentingan asing.

Tak hanya itu saja, perebutan kekuasaan antara kubu KIH yang dimotori PDIP melawan kubu KMP yang dipimpin Partai Gerindra bersama tiga fraksi lainnya yakni PAN, Partai Golkar, dan PKS bakal memperkeruh peta persaingan politik di tiap daerah.

"Kami mendesak pemerintah menuntaskan dualisme kepemimpinan di DPR. Sebab, sekarang efeknya mulai berimbas ke Provinsi Jateng," tegas, Ahmad Safiq, perwakilan PMII Komisariat Walisongo saat menggelar aksi di depan gerbang Gerung Provinsi Jateng, Jalan Pahlawan Semarang, Jawa Tengah, Kamis (6/11).

Pantauan merdeka.com, puluhan mahasiswa yang membawa beragam spanduk bertuliskan kecaman terhadap konflik DPRD seperti 'Aksi Keprihatinan Dualisme Kepemimpinan DPR, 'Tolak Dualisme Kepemimpinan DPRD Jateng', 'Bubarkan DPR' hingga spanduk bertuliskan 'Bubarkan KMP vs KIH DPR'.

"Bila tidak dituntaskan, maka kami mengancam menduduki Gedung DPRD Jateng. Kami tidak ingin anggota dewan di Jateng juga terjadi dualisme. Kami ingin kubu PDIP dan Gerindra duduk satu meja membahas persoalan kursi di DPR," teriak Safiq.

Safiq mengkhawatirkan bila konflik perebutan kekuasaan di Senayan sampai merembet di Semarang maka berpotensi terjadi konflik. "Kalau tidak dihentikan maka bisa disusupi kekuatan asing," ujarnya.