Mahfud MD: Partai lain bisa tiru majelis etik Golkar
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membentuk majelis etik untuk mengatur kader partai berlambang pohon beringin
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membentuk majelis etik untuk mengatur kader partai berlambang pohon beringin. Pembentukan itu juga untuk pembenahan, pembersihan dan perbaikan manajemen partai.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai pembentukan majelis etik Partai Golkar layak ditiru. Sebab, salah satu masalah bangsa adalah soal etik.
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Apa alasan Nurdin Halid menilai Airlangga Hartarto layak memimpin Golkar? "Sangat layak, Erlangga memimpin Golkar," ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/4). Nurdin mengaku di Pemilu 2024, Golkar perolehan kursi di DPR RI meningkat menjadi 102. Padahal di Pemilu 2019, Golkar hanya meraih 85 kursi. "Dari 85 kursi menjadi 102, itu tidak mudah. Sangat layak (memimpin kembali Golkar)," tuturnnya.
-
Kenapa banyak Ketua DPD Golkar ingin Airlangga Hartarto kembali memimpin secara aklamasi? "Makanya cukup rasional jika DPD ingin aklamasi untuk AH," jelasnya. Dia menambahkan, tidak mudah untuk Golkar meraup suara maksimal di Pemilu karena tidak ada kader yang bertarung di Pilpres 2024.
"Saya kira partai-partai lain bisa meniru majelis etik itu," kata Mahfud, Jumat (11/5).
Meski demikian, Mahfud juga yakin setiap partai punya aturan agar kader tidak terjerat hukum. "Tetapi, nyatanya masih ada saja kader partai terjerat kasus," katanya.
Sebelumnya, wakil ketua majelis etik, Andi Mattalatta menegaskan bahwa Golkar ke depan akan tegas memberikan sanksi kepada siapapun kader yang terlibat dalam berbagai kasus tindak pidana terutama kasus korupsi. Sejumlah etik akan diterapkan misalnya bagaimana agar kader tidak pindah ke partai lain dan mereka yang terkena kasus pidana.
"Akan disiapkan nantinya sanksi, apakah ringan, sedang dan berat dan itu diputuskan dalam majelis etik," katanya.
Menurut Mattalatta, sebenarnya dari dulu Golkar mengenal Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak tercela (PDLT). Misalnya kader akan diukur bagaimana capaiannya dalam mengemban tugas.
"Nah, tidak tercela misalnya kalau dulu ukurannya menunggu sampai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tapi kali ini tidak lagi, karena itu prosesnya lama. Maka, tolak ukurnya yakni ada indikasi melakukan pelanggaran hukum dan untuk menilainya akan dibentuk majelis etik, untuk menyidangkan sejauh mana kader tersebut melakukan pelanggaran hukum," katanya.
Baca juga:
Strategi Golkar cegah kader korupsi bisa perbaiki kepercayaan publik
Misbakhun sebut banyak masyarakat bingung dengan pajak
Caleg perempuan Golkar harus siap hadapi kecurangan dan tak stress jika gagal
Perempuan Golkar gelar konsolidasi bahas pemenangan di Pemilu 2019
Elektabilitas Golkar tertinggi kedua, Airlangga fokus perbaiki citra partai
Sama-sama dukung Jokowi, PKB dan Golkar solidkan komunikasi