Mahfud MD Sebut Ada Gangguan Kebangsaan Gunakan Demokrasi Sebagai Alasan
Mahfud menambahkan, alih-alih menemukan titik tengah, justru hasil diskusi yang terjadi di Indonesia mengalami berbagai penolakan dan menimbulkan gejolak dalam tatanan kebangsaan. Mahfud MD mengatakan terdapat esensi penting yang dilupakan oleh masyarakat.
Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Mahfud MD mengatakan, terdapat gangguan pada tatanan kebangsaan Indonesia yang menggunakan demokrasi sebagai alasan.
“Demokrasi yang harusnya memperkuat ikatan kebangsaan, belakangan ini justru destruktif,” kata Mahfud MD ketika memberikan pemaparannya sebagai pembicara kunci dalam seminar yang diselenggarakan oleh CSIS di dalam jaringan (daring), Senin (26/7).
-
Mengapa Mahfud MD dikabarkan mundur dari Menko Polhukam? Dia menilai, mundurnya Mahfud dari kabinet lantaran ingin fokus berkampanye dan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024.
-
Apa yang dilakukan Mahfud Md selama menjadi Menko Polhukam? Selama menjabat sebagai Menko Polhukam, ada sejumlah gebrakan yang pernah dilakukan oleh Mahfud Md. Salah satunya, Menko Polhukam Mahfud Md membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus Intan Jaya, Papua yang menewaskan empat orang, yakni warga sipil dan pendeta serta dua anggota TNI.
-
Mengapa Mahfud MD kecewa dengan sistem hukum di Indonesia? "Ada tiga kata yang sangat penting di dalam orasi ini yaitu kata etika, moral dan hukum semua kata itu, rangkaian kata itu penting, tapi saya akan bicara etika, moral dan hukum. Kenapa topik ini dipilih, karena kita punya hukum tetapi hukum kita itu sangat mengecewakan," kata Mahfud MD di Jakarta, Kamis (30/11)."Masih terjadi ketidakadilan di mana-mana, penegakan hukum juga ditandai oleh berbagai transaksi, jual beli kasus, jual beli vonis," sambungnya.
-
Apa alasan Mahfud Md memutuskan untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam? Hari ini saya sudah membawa surat untuk presiden, untuk disampaikan ke presiden langsung tentang masa depan politik saya, yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu langsung saya sampaikan surat ini," kata Mahfud dalam pernyataannya di Lampung, Rabu.
-
Apa pesan Mahfud MD kepada Pangdam, Bupati, dan Wali Kota? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
-
Kapan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) resmi terbentuk? Tepat pada 24 Oktober 1950, IDI secara resmi mendapatkan legalitas hukum di depan notaris.
Dalam pemaparannya, dia juga menyebutkan, gangguan yang dialami oleh tatanan kebangsaan Indonesia berada dalam beragam bentuk, yaitu kekerasan di tengah-tengah masyarakat, intoleransi, maupun hoaks. Salah satu perilaku yang dinilai membahayakan bagi Mahfud MD adalah intoleransi, mengingat Indonesia telah melalui proses penyatuan berbagai ikatan primordial dalam pendiriannya.
Adapun yang dimaksud dengan ikatan primordial, yakni ikatan yang menyatukan berbagai ras, agama, suku, daerah, bahkan bahasa yang berbeda.
“Dulu, kesepakatannya kita memilih bentuk demokrasi karena seluruh elemen dari ikatan-ikatan primordial akan bertemu untuk berembuk,” jelas Mahfud.
Akan tetapi, dia menambahkan, alih-alih menemukan titik tengah, justru hasil diskusi yang terjadi di Indonesia mengalami berbagai penolakan dan menimbulkan gejolak dalam tatanan kebangsaan. Mahfud MD mengatakan terdapat esensi penting yang dilupakan oleh masyarakat.
“Seharusnya keputusan yang sudah dirembuk itu dikerjakan bersama,” ujarnya seperti dilansir dari Antara.
Dalam pelaksanaan, keputusan pemerintah yang diambil berdasarkan pada hasil diskusi bersama perwakilan masing-masing daerah, justru menuai penolakan dan ketidakpuasan dari kelompok-kelompok masyarakat. Menurut Mahfud, hal ini yang lantas menjebak pemerintah dalam posisi yang acap kali disalahkan.
Hal yang serupa juga diutarakan oleh Yenny Wahid, aktivis Islam dan politisi Indonesia. Yenny juga menambahkan, selain menjalankan keputusan, terdapat catatan penting dalam proses pengambilan keputusan.
“Pastikan keputusan yang diambil merupakan kepentingan masyarakat umum, bukan hanya mayoritas,” kata Yenny.
Oleh karena itu, Mahfud MD mengajak para pakar maupun akademisi yang terlibat dalam lembaga think-tank untuk memberi masukan kepada pemerintah berupa solusi dalam mengatasi tantangan-tantangan demokrasi.
Baca juga:
Mahfud MD Bagikan Kisah Orang Kaya dan Profesor Meninggal karena Covid-19
Pemerintah Siapkan 270 Bidan dan Mahasiswa Jadi Vaksinator Covid-19
Mahfud MD Ajak Masyarakat Tidak Panik dan Anggap Covid-19 Penyakit Biasa
Mahfud: Pemerintah Harus Hati-Hati Melayani Rakyat
Mahfud Minta Ulama Bangun Ketenangan Masyarakat Lawan Covid-19