Mahfud Ungkap Ancaman Didapat Pejabat karena Bantu Kampanyenya di Daerah: Bahaya untuk Karir Anda!
Mahfud meminta pejabat di daerah yang masih aktif mengenalnya tidak ikut membantunya dalam memberikan fasilitas berkampanye.
Mahfud meminta pejabat di daerah yang masih aktif mengenalnya tidak ikut membantunya dalam memberikan fasilitas berkampanye.
Mahfud Ungkap Ancaman Didapat Pejabat karena Bantu Kampanyenya di Daerah: Bahaya untuk Karir Anda!
Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD meminta pejabat di daerah yang masih aktif mengenalnya tidak ikut membantunya dalam memberikan fasilitas berkampanye.
Hal itu diminta Mahfud karena enggan menggunakan fasilitas negara lantaran masih menjabat Menko Polhukam dan netralitas berkontestasi Pilpres 2024 agar tetap terjaga.
"Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya untuk menggunakan fasilitas pemerintahan," kata Mahfud seperti dikutip dari siaran daring di Youtube Channel Tabrak Prof, Selasa (23/1).
Mahfud mengatakan, banyak pejabat di daerah adalah teman baiknya. Tidak sedikit dari mereka yang dipromosikan menjadi Pangdam, Plt gubernur, Pj bupati dan wali kota.
"Semua saya bilang kalau saya datang ke daerah jangan hubungi dia untuk menjemput saya, untuk komunikasi dengan saya, menjamu saya jangan, kasihan nanti dia dipecat kalau hubungi saya, karena fenomenanya orang kalau dekat dengan lawan politik itu susah, segera ditindak, dinaikkan tapi sebenarnya ditendang ke atas dan macam-macam, jangan ikut-ikut agar tidak berbahaya bagi karir Anda!" ujar Mahfud.
Mahfud melanjutkan, cara itu sejatinya dilakukan agar menjadi contoh bagi pasangan calon lain yang juga berkontestasi. Namun sayangnya hal itu tidak berbuah manis.
Mereka yang merupakan pejabat publik menurut Mahfud, tidak melakukan hal yang sama dan justru lebih parah dengan memanfaatkan jabatannya untuk berkontestasi.
"Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain baik Anda capres atau cawapres, jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar dan didampingi, hanya minta pengamanan saja kepada Polri," kata Mahfud.
Melihat kondisi seperti itu, Mahfud membulatkan tekad mundur dari kursi Menko Polhukam dalam waktu dan momentum yang tepat.
"Menunggu momentum, menunggu transisi karena ini menyangkut politik, strategi politik dari partai pengusung melalui DPR dan ini harus disiplin begitu, tidak bisa pergi begitu saja karena tidak bisa menghindari aturan organisasi," kata Mahfud.
