Malaysia-Indonesia tegang lagi gara-gara pesawat terobos Ambalat
Tercatat, hingga saat ini sudah 9 kali pesawat perang milik Malaysia tersebut masuk ke wilayah udara Indonesia.
Hubungan Indonesia dan Malaysia kembali memanas. Penyebabnya, pesawat Malaysia terdeteksi melewati batas udara Indonesia.
Pesawat asing yang memasuki wilayah udara Ambalat, terpantau di Satuan Radar 225 Kosek II, Kohanudnas Tarakan, Kalimantan Utara. Menurut komandan satuan radar Mayor Lek M Suarna, pelanggaran wilayah di perbatasan seringkali dilakukan oleh pesawat Malaysia.
Beragam reaksi bermunculan. Mengingat kedua negara sudah pernah membahas batas udara masing-masing dengan harapan tak lagi ada yang coba-coba melintas dengan sengaja.
Ketegangan dua tetangga ini sebenarnya bukan yang pertama terjadi. Sudah berkali-kali Indonesia dan Malaysia saling berseberangan.
Mulai dari masalah nelayan, asap kebakaran hutan, hingga klaim budaya yang sering dilakukan Malaysia. Meski pun pada akhirnya masalah selesai ketika kedua negara melalui perwakilan negaranya duduk bersama.
Untuk peristiwa pesawat Malaysia yang melewati batas, kali ini Indonesia benar-benar marah. Dari Wakil Presiden Jusuf Kalla hingga anggota DPR ikut bereaksi.
Berikut sikap tegas mereka melihat kelakuan Malaysia yang sering masuk diam-diam ke wilayah udara Indonesia :
-
Siapa saja menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Siapa yang menyatakan bahwa Jokowi memuji pencapaian PKB? Wakil Sekretaris Dewan Syura DPP PKB Maman Imanul Haq mengungkap isi pertemuan Jokowi dan dua menteri PKB itu.
-
Siapa saja yang mendampingi Jokowi? Sebagai informasi, turut mendampingi Presiden dalam kegiatan ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Jambi Al Haris, dan Pj. Bupati Merangin Mukti.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi di KTT ASEAN-India? "Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,"
JK bilang kalau tak bisa dibicarakan baik-baik, pemerintah akan protes
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) memberikan perhatian khusus terhadap beberapa tindakan militer Malaysia. Pasalnya, pesawat Malaysia diduga telah memasuki dan melanggar wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan, Blok Ambalat.
Tercatat, hingga saat ini sudah sembilan kali pesawat perang milik Malaysia tersebut masuk ke wilayah udara Indonesia tanpa izin.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah Indonesia akan bersikap tegas terhadap berbagai pelanggaran batas wilayah yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Bahkan, Indonesia akan menyampaikan nota protes terkait hal ini.
"Ya kita selesaikan secara bersahabat dulu, menyampaikan pertanyaan (kepada pemerintah Malaysia). Kalau perlu protes, seperti itu," kata JK beberapa waktu lalu.
JK melihat masalah pelanggaran batas wilayah ini berulang kali terjadi, dan berulang kali pula pemerintah Indonesia berupaya menyelesaikan persoalan ini.
"Oleh karena itu, hasilnya adalah adanya perundingan perbatasan," tambah dia.
TNI AU tingkatkan radar
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, ada dua masalah yang perlu disoroti terkait masuknya pesawat asing di wilayah udara Indonesia secara ilegal.
Pertama, sistem radar yang dimiliki Indonesia masih lemah, sehingga membuat ruang terbuka dan menjadi sela mudahnya pesawat-pesawat asing masuk ke wilayah NKRI.
"Kedua, regulasi penegakan hukumnya perlu diperbaiki. Terutama sanksi bagi pesawat-pesawat yang melanggar udara di wilayah kita, sanksinya sangat ringan, kalau enggak salah Rp 40 juta atau berapa. Sementara dengan kecanggihan teknologi sekarang pesawat asing itu kan misalnya pesawat komersil atau ada juga kan pesawat mata-mata. Jadi, dua hal ini yang harus dibenahi," kata Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/6) kemarin.
Selain itu, dia meminta Kasau Marsekal TNI Agus Supriatna mengambil sikap atas kejadian ini, yaitu menguatkan navigasi dari Angkatan Udara. Sehingga, kejadian ini tak terulang di masa mendatang.
Panglima TNI layangkan protes
Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan akan melayangkan protes kepada Malaysia yang telah melanggar perbatasan. Apalagi, kedua negara telah sepakat menjadikan Ambalat sebagai wilayah dengan status quo.
"Pasti nanti akan diingatkan ya. Kita dalam dunia diplomasi ada yang diawali dari soft dulu, kenapa lu mesti begitu, kan gitu," jelas Moeldoko di Istana Presiden, Jakarta, Senin (15/6).
Menurut Moeldoko, sesungguhnya antara Indonesia dan Malaysia telah sepakat agar tidak melanggar atau memasuki Blok Ambalat sehingga memancing perseteruan.
"Sebenarnya kita sudah bersepakat dengan panglima mereka ya untuk masalah Ambalat jangan lagi. Kita anu lah, kita ada di sana gitu. Kita saling menjaga aja. Lu menjaga, saya juga menjaga. Kita sudah sepakat," kata Moeldoko.
Kata dia, diplomasi lebih diutamakan agar kedua negara tetap bersahabat dan tidak saling bermusuhan.
Pesawat asing masuk ke perbatasan karena kelalaian petugas
Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya menyebut masuknya pesawat militer Malaysia ke Blok Ambalat menjadi satu kelalaian dari TNI dan Menteri Pertahanan. Sebab, masuknya pesawat Malaysia terbukti tidak terpantau secara cermat.
"Itu mestinya ditanyakan ke Kemhan, Panglima TNI dan 3 kepala staf yang ada. Ya itu sesungguhnya sesuatu kebobolan kalau ada pesawat asing masuk wilayah yurisdiksi kita kemudian tidak terpantau sama sekali," kata Tantowi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/6).
Tantowi menyebut ada dua hal yang harus disoroti atas kejadian ini. Yakni, kelalaian dalam pengawasan serta ketidakmampuan teknologi yang mumpuni.