Mampukah Prabowo Mengulang Sejarah Manis Raihan Suara di Jabar saat Pilpres?

Gerindra menargetkan raihan suara Prabowo Subianto di Jawa Barat saat Pilpres 2024 bisa melebihi saat Pilpres 2019.

Hal yang saat ini penting dilakukan adalah menyampaikan sosok, komitmen politik hingga kinerjanya kepada masyarakat jelang kontestasi.

Diketahui, pada penyelenggaraan Pilpres 2019, Prabowo meraup 59,93 persen suara di Provinsi Jawa Barat atau setara dengan 16 juta suara. Ia mengalahkan Joko Widodo yang meraup 10 juta suara.

Dedi Mulyadi yang terbilang baru sebagai kader Gerindra menyatakan ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan agar suara Prabowo bisa makin tinggi, khususnya di Jawa Barat.

“Ya seperti dulu dong, (raihan suara) harus lebih dari dulu,” kata Dedi Mulyadi, Sabtu (8/7).

Dedi menyatakan bahwa peta politik di tingkat nasional masih dinamis. Semua partai masih terus berkomunikasi.

Dalam konteks ini, Prabowo yang sudah diputuskan oleh para kader diusung sebagai calon presiden masih belum memutuskan siapa yang akan menjadi wakilnya.

Terbaru, pengusaha Jusuf Hamka menyarankan sosok pendamping Prabowo harus dari kalangan ekonom.

Dedi Mulyadi enggan menanggapi terlalu jauh soal itu. Bagi dia, fokus yang bisa dilakukan adalah memperkenalkan sosok dan visi politik hingga kinerja Prabowo.

“Tugas saya adalah menyampaikan pada publik tentang sosok dia, tentang komitmennya, tentang visinya mengenai hal hal yang bersifat politis. Mengenai pesangan (cawapres) saya tidak akan berkomentar."

-kata Dedi Mulyadi.

Diketahui, Dedi Mulyadi saat masih berbaju Golkar pada Pemilihan Legislatif tahun 2019, menjadi kader dengan raihan suara terbesar di antara kader Golkar lain Jawa Barat. Namun, jika dikomparasi, suaranya berada di urutan kedua. Saat itu, Politisi Gerindra, Fadli Zon meraih suara tertinggi di dapil V Jawa Barat dengan 230.524 suara. Dedi Mulyadi memperoleh 206.621 suara di dapil VII Jawa Barat. Di urutan ketiga, Politisi Gerindra Muhammad Husein Fadlulloh, di dapil XI memperoleh 181.435 suara. Salah satu isu yang menjadi perhatian Prabowo, menurut Dedi Mulyadi adalah soal paradoks yang terjadi antara kebijakan dan kenyataan di tengah masyarakat.

Ia mencontohkan banyak sekali orang kaya karena memanfaatkan atau mengeksploitasi sumber daya alam. Kekayaan orang tersebut banyak yang tidak disimpan di Indonesia, melainkan di negara tetangga, seperti Singapura atau Malaysia.

“Selain itu juga, aspek peraihan pajaknya juga tidak semua bayar pajak sesuai dengan produksinya. Setelah itu masuk APBN, masuk APBD tidak juga peruntukannya itu prioritasnya untuk masyarakat, ini kan problem,” kata dia.