Mantan Kapolri nilai Panglima TNI beri peringatan soal 5 ribu Senpi
Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal pembelian 5 ribu senjata secara ilegal mengundang kontroversi. Namun informasi intelijen yang diungkap Gatot itu dinilai sebagai sebuah peringatan.
Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal pembelian 5 ribu senjata secara ilegal mengundang kontroversi. Namun informasi intelijen yang diungkap Gatot itu dinilai sebagai sebuah peringatan.
"Kita tidak tahu pernyataan itu ditujukan kepada siapa dan juga kalau saya berpikir secara positif ini kan peringatan terhadap semua pihak," ujar mantan Kapolri Jenderal (Purn) Da'i Bachtiar di The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (26/9).
Meski begitu, kata Da'i, karena tak dijelaskan secara gamblang oleh sehingga menimbulkan kesimpangsiuran. Berbagai spekulasi juga muncul ada ketidakharmonisan antara pimpinan Polri, TNI dan BIN.
"Barangkali yang dimaksud panglima TNI seperti itu. Tetapi kan bisa menimbulkan penafsiran. Itu yang harus dipahami oleh para pemimpin kita saat ini," kata mantan anggota Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei 1998 itu.
Da'i mengaku sudah sempat berkomunikasi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Menurutnya, meredam agar isu tidak semakin meluas Tito sudah melakukan komunikasi dengan Gatot.
"Perlu juga klarifikasi, perlu juga mungkin menenangkan dulu barangkali. Pasti ada langkah itu. Saya berharap gitu," kata mantan Dubes RI untuk Malaysia itu.
"Saya pikir, saya mencoba menangkap dari komunikasi saya dengan Pak Tito untuk tidak melebar dan sebagainya pasti komunikasi antar-kedua belah pihak pasti ada. Saya pikir sudah. Saya lihat jawaban-jawaban dari beliau itu sudah," jelasnya.
Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengaku institusinya memesan 5.000 pucuk senjata dari PT Pindad. Menurutnya, pembelian senjata tersebut merupakan bagian dari pengadaan 15 ribu pucuk senjata untuk mempersenjatai polisi.
Sekretaris Perusahaan PT Pindad Bayu A. Fiantori membenarkan soal pemesanan senjata oleh Polri. "Kapolri pernah memesan awal Juli, tapi sampai sekarang kontraknya belum ditindaklanjuti. Senjata jenis pendek non militer," tuturnya.
Jenderal Gatot mengaku mendapat informasi soal 5 ribu senjata ilegal dipesan oleh instansi dari luar. Ucapan itu disampaikan Gatot dalam acara 'Silaturahim Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI' di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9) lalu.
Menko Polhukam Wiranto mengungkapkan ada komunikasi yang belum tuntas antara TNI, BIN dan Polri. Dia mengaku sudah memanggil masing-masing pemimpin institusi terkait permasalahan tersebut.
"Ternyata ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas dalam hal pembelian senjata," kata Wiranto.
Wiranto menepis isu soal ada institusi di luar TNI dan Polri memesan 5 ribu senjata api ilegal. Menurut Wiranto, dalam isu tersebut yang benar adalah Badan Intelijen Negara (BIN) memesan 500 pucuk senjata untuk kepentingan sekolah.