Markas Judi Online Djarum Toto Beromzet Rp2 Miliar Per Bulan Digerebek Polisi, Tujuh Pelaku Ditangkap
Dari lokasi tersebut polisi menangkap tujuh pelaku yang memiliki peran dan tugas berbeda dalam bisnis ilegal tersebut.
Kantor operasional situs judi online Djarum Toto di kawasan Kembangan, Jakarta Barat digerebek polisi. Dari lokasi tersebut polisi menangkap tujuh pelaku yang memiliki peran dan tugas berbeda dalam bisnis ilegal tersebut.
Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Victor Inkiriwang mengatakan jika situs judi online tersebut telah memiliki 28 ribu member dengan omset per bulan mencapai Rp2 miliar.
- Jenderal Polisi Ungkap Kendala Berantas Judi Online, Ini Penyebabnya Masyarakat Mudah Terjebak
- Markas Judi Online Berkedok Jual Pakaian Dibongkar, Dua Tahun Beroperasi Omzet Rp300 Juta Per Bulan
- Polisi Ringkus Joki Bantu Pemain Menangkan Judi Online Modus Togel
- Situs Judi Online Cuaca77 Digerebek Polisi, Omzet Mencapai Rp10 Miliar
"Situs ini sudah tiga tahun dengan jumlah pemain sekitar 28 ribu," kata Victor, Jumat (6/12).
Dari pengungkapan itu Polisi menetapkan tujuh tersangka berinisial NAD (30) selaku pimpinan pemasaran MA (26) pembuat situs website, BMM (28), ABK (20), BSA (20) bertugas sebagai editor foto dan video, VNA (30) dan RAK (28) berperan selaku pengunggah artikel berita yang diselipkan situs judi online Djarum Toto.
"Permainan pada situs judi online Djarum Toto seperti slot, togel, live casino, sport, arcade, sabung ayam dan lain-lain. Memang banyak jenisnya," ujar dia.
Jaringan Internasional
Dia menegaskan bahwa situs judi online Djarum Toto merupakan pemain jaringan internasional yang diduga terhubung dengan jaringan yang ada di Kamboja.
Dari pengungkapan itu polisi turut menyita sejumlah barang bukti di antaranya perangkat handphone, laptop, CPU, keyboard dan lain sebagainya.
Atas perbuatannya tersebut ketujuh tersangka dengan pasal berlapis sesuai Pasal 303 KUHP tentang Perjudian. Kemudian, Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) UU No 1/2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan ancaman hukuman pidana penjara kurang lebih 10 tahun.
“Penyidik akan berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri transaksi para tersangka," kata AKP Alvino, kasat Reskrim Polres Tangsel.