Masalah TKI hingga kelapa sawit dibahas Jokowi dengan Deputi PM Malaysia
Jokowi juga meminta adanya peningkatkan kerjasama keamanan di perairan Indonesia dan Malaysia. Sebab ada sejumlah kasus penculikan kapal yang terjadi di wilayah Sabah.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima kunjungan kehormatan Deputi Perdana Menteri Malaysia, Dato Seri Wan Azizah Wan Ismail di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/10) pagi.
Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan ini, di antaranya mengenai tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia.
-
Bagaimana cara Indonesia dan Malaysia memperkuat kerja sama bilateral mereka? Kunjungan tersebut merupakan pertemuan yang sukses, dan kedua Kepala Negara menyetujui untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, serta berkomitmen untuk menyelesaikan beberapa masalah perbatasan kedua negara.
-
Bagaimana Presiden Jokowi diajak berfoto bersama? Jokowi bersama Menhan, Panglima TNI, dan tiga kepala staf kemudian kompak berfoto bersama menggunakan jaket bomber berwarna biru tua.
-
Kapan pertemuan Jokowi dengan Presiden JAPINDA? Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Presiden Japan-Indonesia Association (JAPINDA), Fukuda Yasuo, di Imperial Hotel, Tokyo, Jepang.
-
Mengapa Jokowi mendorong kerja sama ekonomi biru dengan India? "Potensi kerja sama tersebut bisa kita dorong menuju ekonomi biru, ketahanan pangan, konektivitas maritim dan sumber daya energi laut yang berkelanjutan,"
-
Siapa saja yang bertemu dengan Presiden Jokowi? Sejumlah petinggi PT Vale Indonesia Tbk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/8) pagi. Petinggi PT Vale yang datang ke Istana di antaranya Direktur PT Vale Indonesia Febriany Eddy, Chairman Vale Base Metal Global Mark Cutifani, dan Chief Sustainable and Corp Affair Vale Base Metal Emily Olson.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
"Presiden selalu menitipkan warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia dalam diskusi tadi," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Menurut Retno, Jokowi meminta Malaysia membentuk komunitas belajar untuk anak-anak Indonesia yang ada di kawasan Semenanjung, Malaysia.
"Karena jumlah anak Indonesia yang tinggal di sana cukup banyak," ucap Retno.
Selanjutnya, Jokowi juga meminta adanya peningkatkan kerjasama keamanan di perairan Indonesia dan Malaysia. Sebab ada sejumlah kasus penculikan kapal yang terjadi di wilayah Sabah.
"Presiden meminta perhatian otoritas Malaysia untuk meningkatkan kerja sama di dalam menjaga keamanan dalam perairan laut di wilayah masing-masing," terang Retno.
Selain itu, Dato Seri Wan Azizah juga menyampaikan tentang pentingnya peningkatan kerjasama di bidang penanggulangan terorisme, yakni dengan pertukaran informasi intelijen.
"Dalam konteks counter terorism ini kan juga ada kerja sama sub regional untuk countering terorisme jadi sebenarnya sudah ada tetapi kita akan tingkatkan untuk pertukaran informasi intelijen," tambah Retno.
Tak hanya itu, Dato Seri Wan Azizah juga menyampaikan kerjasama kedua negara di bidang produksi kelapa sawit.
"Dan presiden mengatakan iya dan kerja sama yang baik ini tercermin dalam CPOPC (Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) adalah organisasi kerja sama dari produsen minyak sawit anggotanya adalah Indonesia dan Malaysia. Melalui CPOPC ini kta terus bekerja sama dalam mempromosikan sustainable palm oil. Jadi intinya itu," kata Retno.
Repoerter: Hanz Salim
Sumber : Liputan6.com
Baca juga:
Jokowi: Terima kasih atas bantuan Malaysia untuk gempa Lombok & Sulteng
Reaksi pemerintah Jokowi saat pertemuan IMF-World Bank dikritik buang-buang anggaran
Jawaban-jawaban Jokowi ketika ditanya isu PKI dan anti Islam
Wapres JK sebut gaya kepemimpinan Jokowi dan SBY berbeda
Hidayat sebut korban gempa NTB belum dapat Rp 50 juta yang dijanjikan Jokowi
Jokowi soal dana desa Rp 187 triliun: Ini bukan hanya untuk pembangunan infrastruktur