Mau diusut KPK, Ahok yakin diskresi soal reklamasi tak salahi aturan
Mau diusut KPK, Ahok yakin diskresi soal reklamasi tak salahi aturan. KPK akan meneliti lagi soal pemberian diskresi oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terhadap izin reklamasi teluk Jakarta. Basuki atau dikenal dengan sapaan Ahok menyakini pemberian diskresinya terhadap reklamasi tidak menyalahi aturan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan meneliti lagi soal pemberian diskresi oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terhadap izin reklamasi teluk Jakarta. Basuki atau dikenal dengan sapaan Ahok menyakini pemberian diskresinya terhadap reklamasi tidak menyalahi aturan.
Bakal calon Gubernur Petahana DKI itu mempersilakan KPK untuk melakukan pendalaman lagi terhadap diskresi tersebut. Bahkan Ahok meyakini perbuatannya itu tidak bisa dikatakan diskresi karena sudah ada peraturannya terlebih dahulu, jauh sebelum dia memberikan diskresi.
"Ya enggak masalah diskresi sudah dijamin Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, di situ disebutkan diskresi yang boleh dan tidak boleh," kata Ahok di kantor Balai Kota, Kamis (6/10).
"Sekarang kan jelas karena ada preseden. Saya enggak keluarkan diskresi loh sebetulnya," imbuh Ahok.
Dia beralasan pemberian diskresi mengenai kontribusi tambahan sudah ada sejak zaman pemerintahan Soeharto pada tahun 1997. Tidak hanya itu, pada peraturan daerah Nomor 9 Tahun 1995, menurut Ahok sudah menjelaskan tentang adanya kontribusi tambahan.
"Kontribusi tambahan itu sudah dilakukan dari zaman Pak Harto Tahun 1997. Di situ saya sebutkan kontribusi tambahan karena mengacu ke Perda Nomor 8 Tahun 1995 di situ disebutkan orang kalau reklamasi pulau harus membereskan daratan," terang Ahok.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, pihaknya masih akan meneliti lagi pemberian diskresi oleh Ahok terhadap reklamasi dalam kontribusi tambahan.
Penetapan kontribusi tambahan masih menjadi pertanyaan lantaran pembahasan peraturan daerah mengenai reklamasi masih dibahas.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Di mana kampanye akbar Prabowo-Gibran diadakan? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan suara pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tembus di atas 51 persen usai kampanye akbar terakhir di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu (10/2/2024).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kejatuhan cicak di paha pertanda apa? Arti kejatuhan cicak yang berikutnya adalah jika kamu mengalami kejatuhan cicak tepat pada paha. Musibah yang disebabkan oleh orang lain ini bisa diketahui dari posisi cicak jatuh.
-
Mengapa KPK menggeledah kantor PT Hutama Karya? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Penyelidikan tersebut berujung dengan penggeledahan kantor BUMN PT Hutama Karya (HK).
Baca juga:
Walhi desak KPK usut dugaan pelanggaran kasus-kasus reklamasi
Siti Nurbaya: Reklamasi udah ketahuan jalannya, masa diributin lagi
Gerindra: Kenapa Luhut lebih patuh ke Ahok daripada Jokowi?
5 Pembelaan Menko Luhut izinkan proyek reklamasi Jakarta dilanjutkan
Menteri Siti minta pengembang teluk Jakarta cepat urus dokumen amdal