Megawati Bicara Pemerintah seperti Orba, TKN Prabowo-Gibran: Pak Jokowi Sangat Demokratis
Menurut Nusron, sistem seperti orde baru hanya terjadi apabila ada pembungkaman suara-suara tokoh masyarakat.
Perilaku orba mungkin terjadi bila instrumen negara dipakai.
Megawati Bicara Pemerintah seperti Orba, TKN Prabowo-Gibran: Pak Jokowi Sangat Demokratis
- JK Sebut Megawati Pemimpin Paling Demokratis, Tak Gunakan Kekuasaan untuk Memenangkan Pilpres 2004
- Ini Pernyataan Lengkap Megawati Soal Rekayasa Konstitusi dan Gelapnya Demokrasi
- Megawati Beberkan Alasan Pilih Mahfud MD Jadi Cawapres Ganjar
- Mimpi SBY Satu Kereta dengan Megawati dan Jokowi, Firasat Sebelum 'Tragedi Pengkhianatan'?
Sekretaris Tim Kampanye Nasional paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka turut mengomentari tuduhan perilaku orde baru yang diutarakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Menurut Nusron, sistem seperti orde baru hanya terjadi apabila ada pembungkaman suara-suara tokoh masyarakat, dan adanya tuduhan seperti yang Megawati utarakan itu tidak mungkin ada.
"Seperti itu sudah pasti ditangkap. Tapi hari ini kebebasan berbicara diberi hak dan keleluasaan ini menandakan pemerintahan Pak Jokowi sangat demokratis. Bahkan Pak Jokowi dihina tidak ada yang dipenjarakan," kata dia dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (29/11).
Dia menambahkan, perilaku orba mungkin terjadi bila instrumen negara dipakai untuk menakuti rakyat atau pihak lainnya.
"Misalnya, apabila intelijen negara dipakai untuk menakuti bahkan membuat pakta integritas PJ-PJ bupati atau wali kota untuk memenangkan paslon tertentu. Kedua, sistem orba bisa terjadi manakala pendamping desa, petugas-petugas PKH dan Kemensos itu juga digunakan untuk menakuti kelompok-kelompok penerima manfaat sosial seakan-akan program itu akan dihentikan kalau tidak dukung pasangan tertentu. Hanya karena kebetulan menterinya dari partai yang bersangkutan," jelasnya.
Nusron menyebut ada pula fenomena para pendamping desa menakuti pemerintah desa dan kemudian mengarahkan mereka memilih pasangan tertentu. Selain itu, pendamping Pekerja Migran Indonesia juga melakukan hal serupa.
"Jadi sebenarnya yang menerapkan orba itu siapa? Menterinya siapa? Dari partai mana?" kata Nusron.