Megawati dan BJ Habibie hadiri sidang tahunan, SBY absen
Megawati dan B.J Habibie hadiri sidang tahunan, SBY absen. Menteri-menteri kabinet kerja yang terlihat hadir di antaranya, Menteri Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, dan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudji Astuti dan Menteri Sosial Khofifah.
Sejumlah pejabat negara dan mantan presiden mulai menghadiri sidang tahunan MPR-DPR-DPD di Ruang Rapat Paripurna I.
Pantauan merdeka.com, Presiden RI ke-3 BJ Habibie dan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri terlihat hadir. Megawati hadir didampingi Menko PMK Puan Maharani. Namun tak terlihat Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menteri-menteri kabinet kerja yang terlihat hadir di antaranya, Menteri Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, dan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudji Astuti dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tampak hadir pula dalam acara ini. Dari kalangan partai politik, terlihat Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Djarot dan Surya hanya melempar senyum ke awak media.
Kemudian beberapa anggota komisi III DPR Rambe Kamarul Zaman, serta para politikus. Tidak ketinggalan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun sudah hadir. Serta para duta besar. Sekitar pukul 9.12 WIB sidang baru di mulai. Dan dengan agenda pertama ialah sidang MPR.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Apa yang diminta DPR terkait keamanan CFD? “Bahwa saat CFD dan di jam-jam olahraga pagi, sebetulnya sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin polisi bisa meningkatkan intensitas pemantauan cctv dan menempatkan aparat tambahan di titik-titik tertentu. Agar masyarakat bisa berolahraga dengan lebih tenang,” tambah Sahroni.
-
Bagaimana DPR ingin menyelesaikan masalah tawuran? “Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,” jelasnya.
-
Bagaimana proses pencalonan Anggota DPD dilakukan? Pencalonan anggota DPD melibatkan perseorangan, dan prosesnya diatur oleh PKPU Nomor 10 Tahun 2022.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
Baca juga:
Sidang tahunan, Jokowi tiga kali pidato di depan ratusan anggota DPR
SBY imbau pemimpin efektifkan leadership termasuk Presiden Jokowi
Jokowi undang Donald Trump ke Indonesia
Temui Jokowi, Dubes AS singgung soal kontrak Freeport
Pasang badan Megawati buat Jokowi karena dituding diktator
Bincang bersama Paskibraka, Jokowi cerita kenikmatan kopi nusantara
Tak hanya kopi, Jokowi ingin RI bisa kirim barista ke luar negeri