Megawati Dengar Banyak Laporan Institusi Negara Tidak Netral di Pilkada

"Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang," kata Megawati.

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku mendengar banyak laporan terhadap institusi negara yang tidak netral di Pilkada serentak 2024.

Bahkan, dia mendapati laporan dugaan institusi negara memaksa rakyat untuk mendukung salah satu pasangan calon tertentu dengan berbagai iming-iming, mulai dari sembako gratis dan uang. Padahal ditegaskan, praktik tersebut merupakan pelanggaran yang termasuk money politics.

"Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang. Itu semua adalah bagian dari money politics," kata Megawati melalui tayangan video yang diputar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (20/11).

Presiden Kelima Republik Indonesia itu pun mengingatkan, sebagai bangsa besar maka Indonesia harus menjunjung tinggi kehormatan, martabat dan harga diri. Dia berharap, seluruh rakyat Indonesia tidak terpengaruh dan takut terhadap berbagai intimidasi dan praktik-praktik curang Pilkada 2024.

"Mari kita belajar dari rakyat Ghana di Benua Afrika. Mereka punya keberanian untuk menolak berbagai bujuk rayu kekuasaan. Bahkan ketika ada yang mencoba menyuap rakyat dengan sembako gratis, mereka berani menolak dan mengatakan 'Yang kami perlukan adalah pendidikan, dan sistem kesehatan yang lebih baik, serta pekerjaan', ujar mereka dengan penuh percaya diri," ungkap Megawati.

Maka dari itu, dia pun mengajak seluruh rakyat Indonesia mewujudkan Pilkada dengan jujur, adil, dan demokratis. Termasuk, memilih pemimpin yang peduli terhadap nasib rakyatnya.

"Ingat mencoblos hanya lima menit, namun dampaknya selama lima tahun. Pilihlah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan bijak. Pilih yang terbaik. Pilihlah yang mampu memberikan jaminan masa depan," Megawati memungkasi.