Menakar Peluang Tiga Jenderal Jadi Panglima TNI Gantikan Laksamana Yudo Margono

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan memasuki masa pensiun per 1 Desember 2023. Artinya, dalam waktu kurang dari 5 bulan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memilih Panglima TNI menggantikan Yudo Margono. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, usulan nama calon Panglima TNI sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.

Sesuai aturan menurut Fahmi, pergantian Panglima TNI hanya akan dipilih dari kepala staf yang sedang menjabat atau mantan kepala staf setiap angkatan yang masih dalam masa dinas keprajuritan. Tentunya dengan mempertimbangkan banyak aspek dan kepentingan nasional. Siapapun yang dipandang paling layak, tentunya tidak ada alasan untuk tidak diusulkan. "Tidak ada ketentuan normatif yang mengharuskan pergiliran di antara ketiga matra secara urut kacang. Semua kepala staf angkatan sebenarnya punya peluang yang sama. Namun itu sepenuhnya hak presiden, dan tentunya presiden juga bertanggung jawab penuh atas usulannya," kata Fahmi saat dihubungi merdeka.com, Kamis (27/7).

Peluang Kasal, Kasau dan Kasad

Fahmi menilai sejumlah perwira tinggi TNI berpotensi menggantikan Yudo Margono sebagai Panglima TNI.

Namun tiga kepala staf, Kasal Laksamana Muhammad Ali, Kasau Marsekal Fadjar Prasetyo, dan Kasad Jenderal Dudung Abdurachman dinilai Fahmi memiliki peluang kecil.

"Masalahnya dari tiga kepala staf angkatan yang ada saat ini, Kasad Jenderal Dudung Abdurachman memiliki peluang paling kecil. Kasau Marsekal Fadjar Prasetyo akan pensiun pada 1 Mei 2024 dan Kasal Laksamana Muhammad Ali baru akan pensiun setahun kemudian pada 1 Mei 2025," ujar Fahmi.

Fahmi mengatakan, peluang Kasal Laksamana Muhammad Ali menjadi suksesor Yudo Margono kecil lantaran sama-sama berasal dari Angkatan Laut. Menurut Fahmi, budaya pergantian Panglima TNI selama ini jarang berganti dari matra yang sama.

Dari catatan Fahmi, pergantian Panglima TNI setelah era reformasi dari satu matra yang sama baru satu kali terjadi ketika Jenderal Moeldoko digantikan Jenderal Gatot Nurmantyo.

"Belum pernah ada lagi Panglima TNI berturut-turut dari matra yang sama. Artinya secara kelaziman, peluang Kasal Muhammad Ali akan lebih kecil," ujar Fahmi.

Sementara peluang Jenderal Dudung menjabat Panglima TNI dikatakan Fahmi tipis lantaran pensiun pada 1 Desember 2023.

Dia mengatakan, apabila pergantian Panglima TNI dilakukan pada akhir masa dinas Laksamana Yudo Margono, keduanya akan memasuki masa pensiun bersamaaan pada 1 Desember 2023.

Fahmi menambahkan, jika proses pergantian Panglima TNI dilakukan menjelang akhir masa dinas Laksamana Yudo Margono dan memberi kesempatan kesetaraan ketiga matra, maka besar kemungkinan pergantian Kasad dilakukan lebih awal mendahului pergantian Panglima TNI. "Dengan begitu, TNI AD tetap memiliki peluang menghadirkan kandidat yang layak untuk dipertimbangkan Presiden, bersama dua kepala staf lainnya," ujar Fahmi.

Fahmi menilai Kasau Marsekal Fadjar Prasetyo juga mirip Jenderal Dudung. Peluang Marsekal Fadjar kecil lantaran memasuki pensiun pada 4 April 2024 mendatang.

Artinya, apabila dipilih menjadi Panglima TNI maka masa kepemimpinan hanya sekitar lima bulan.

"Karena masa dinas Kasau Fadjar Prasetyo juga hanya tersisa beberapa bulan lagi. Saya menduga, siapapun Kasad baru nantinya, akan punya peluang lebih besar untuk diusulkan sebagai calon Panglima TNI berikutnya. Kecuali pejabat KSAU juga diganti lebih awal," ujar Fahmi.

Tantangan Panglima TNI ke Depan

Namun Fahmi menegaskan penunjukan calon Panglima TNI adalah hak prerogatif presiden.

Dia meyakini Presiden Jokowi telah mengantongi nama calon panglima di luar dari tiga nama kepala staf yang saat ini menjabat. "Saya kira saat ini pun presiden sudah memiliki kandidat yang siap untuk diusulkan pada waktunya dan mungkin saja saat ini belum menjabat kepala staf angkatan. Mengingat pergantian jabatan itu dapat dilakukan sewaktu-waktu dan tidak memerlukan proses politik di DPR," kata dia.

Fahmi berharap siapapun perwira tinggi yang diusulkan menjadi Panglima TNI, lebih didasarkan atas pertimbangan yang matang, strategis dan profesional, bukan sekadar faktor kedekatan dan kecocokan dengan presiden. Sebab dikatakan Fahmi, Panglima TNI yang baru akan memiliki banyak tantangan ke depan. Meski tantangan itu tidak bisa dikaitkan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 maupun situasi keamanan di Papua. "Pada dua urusan tersebut, TNI hanya melaksanakan tugas pembantuan atau memberikan dukungan melalui skema Operasi Militer Selain Perang (OMSP)," tambah dia.

Maka dari itu, Fahmi mengatakan sepanjang tidak ada perubahan keputusan politik negara, persoalan di Papua tidak bisa jadi tolak ukur untuk menentukan siapa kandidat Panglima TNI yang layak.

"Jadikan isu Papua sebagai bagian dari agenda utama atau PR untuk mengukur kelayakan Panglima TNI bukanlah hal yang tepat. Begitu pula keamanan Pemilu," kata dia.