Dilantik Jadi Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto Jadi Kasad Tersingkat Sepanjang Sejarah
Gantikan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto tercatat sebagai Kasad terpendek sepanjang sejarah.
Gantikan Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto tercatat sebagai Kasad terpendek sepanjang sejarah.
Dilantik Jadi Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto Jadi Kasad Tersingkat Sepanjang Sejarah
Jenderal TNI Agus Subiyanto akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI pada Rabu pagi (22/11).Jenderal Agus menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang memasuki masa pensiun.
Sebelumnya Agus Subiyanto menjabat sebagai Kasad sejak 25 Oktober 2023 kemarin.
Naiknya Jenderal Agus menjadi Panglima TNI membuatnya menjadi Kasad tersingkat sepanjang sejarah karena menduduki jabatan tersebut kurang dari satu bulan.
Simak ulasannya sebagai berikut.
Jenderal Agus Subiyanto Kasad Tersingkat Sepanjang Sejarah
Jenderal TNI Agus Subiyanto akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI pada Rabu (22/11) hari ini. Padahal ia baru saja menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) pada 25 Oktober bulan lalu.
Jenderal Agus Subiyanto hanya menjabat sebagai Kasad selama 27 hari. Jabatan itu membuatnya tercatat sebagai Jenderal TNI yang menduduki Kasad terpendek sepanjang sejarah.
Naiknya Jenderal Agus menjadi Panglima merupakan usulan dari Presiden Joko Widodo.
Jokowi mencalonkannya sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun pada 26 November 2023 mendatang.
Sebelumnya, Kasad dengan masa jabatan yang juga pendek tercatat nama Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.
Dalam tiga bulan bertugas sebagai Kasad, Moeldoko ditunjuk sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Agus Suhartono.
Sebelumnya, pada zaman Presiden Soekarno, ada sosok jenderal yang pernah ditunjuk sebagai plt Menpangad (Kasad) dengan masa tugas hanya 2 minggu.
Dia adalah Mayjen Pranoto Reksosamodra. Namun jabatan Kasad yang ketika itu bernama Menteri Panglima Angkatan Darat (Menpangad) yang diemban Pranoto tidak bersifat definitif. Maksudnya, dia hanya ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
Pranoto mendadak ditunjuk untuk menjadi Plt Menpangad, menggantikan Letnan Jenderal Ahmad Yani yang diculik dan dibunuh pada peristiwa 30 September 1965.
Pranoto mendadak ditunjuk untuk menjadi Plt Menpangad, menggantikan Letnan Jenderal Ahmad Yani yang diculik dan dibunuh pada peristiwa 30 September 1965.
Tugas Panglima Baru di Pemilu 2024
Pekerjaan rumah terbesar dan terdekat yang akan dihadapi oleh Panglima TNI yang baru adalah Pemilu 2024. Dalam konteks ini, Jenderal Agus Subiyanto mengatakan akan menjamin netralitas TNI di Pemilu tahun depan.
“Yang pokoknya mungkin tentang netralitas TNI. Saya sudah sampaikan kepada Komisi I bahwa kita TNI koridornya sudah jelas bahwa netralitas TNI harga mati," kata Agus, saat konferensi pers, dikutip dari laman liputan6.
Selain itu, ia juga menyinggung bahwa setiap anggota TNI dari pangkat tertinggi hingga paling bawah sudah diberikan penyuluhan dan buku saku tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan.
"Saya sampaikan pada komisi I, jangan ragukan kita TNI. Saya sudah tekankan dan saya sudah memberikan penyuluhan pada prajurit yang sampai pangkat terendah, mereka sudah kita berikan buku saku, setiap prajurit setiap orang mempunyai buku saku tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan,"
ucapnya.
liputan6
Gunakan Pendekatan Smart untuk Tangani Papua
Selain masalah Pemilu 2024, urusan yang tak kunjung selesai di Indonesia adalah perihal keamanan di Papua. Jenderal Agus Subiyanto mengatakan jika dirinya akan mengatasi konflik di Papua dengan pendekatan smart power.
"Untuk mengatasi konflik vertikal seperti masalah di Papua, pendekatan smart power yang dikombinasikan hard power. Soft power diplomasi militer mutlak dilakukan," kata Agus.
Jenderal Agus mengatakan jika pendekatan terhadap penanganan Papua patut dilakukan secara bersama-sama berkolaborasi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait.
"Pendekatan soft power tersebut sepatutnya dilakukan bersama-sama, bersinergi antara TNI dengan semua kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait. Sedangkan diplomasi militer dilakukan melalui mediasi atau pertukaran personel TNI dengan negara-negara di kawasan," ujar dia.
