Menanti Konsep Baru PPDB 2025, Akankah Sistem Zonasi Dipertahankan?
PPDB zonasi adalah sistem penerimaan siswa dengan mempertimbangkan jarak antara tempat tinggal calon murid dengan sekolah.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui konsep Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2025. Di pemerintahan Presiden Joko Widodo, konsep PPBD diterapkan dengan model zonasi.
PPDB zonasi adalah sistem penerimaan siswa dengan mempertimbangkan jarak antara tempat tinggal calon murid dengan sekolah. Mengacu sistem itu, jarak maksimal murid dengan sekolah lebih kurang tiga kilometer.
- Mengenal Sistem Penerimaan Siswa Baru 2025, Perubahan Setelah PPDB Zonasi
- Sistem Zonasi Masih Ada Hanya Berganti Nama, Ini Empat Jalur Penerimaan Siswa Baru pada SPMB 2025
- Ada Konsep Baru PPDB, Bakal Hapus Sistem Zonasi?
- Sejumlah Sekolah di Jateng Ini Terdampak PPDB Sistem Zonasi, Rumah Warga Sampai Disulap Jadi Ruang Kelas
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu, Muhadjir Effendy, menjelaskan alasan pemerintah menerapkan PPDB dengan sistem zonasi sebagai upaya pemerataan di sektor pendidikan. Selain itu, memberikan kesempatan anak mendapatkan sekolah tak tidak jauh dari tempat tinggalnya.
Sistem ini dibuat karena kala itu ramai mempersoalkan sekolah favorit. Di mana sekolah itu menjadi incaran banyak anak meski rumahnya belum tentu ada di area yang sama dengan sekolah yang diinginkan. Akhirnya, anak-anak menumpuk di satu sekolah karena dianggap lebih favorit dari sekolah lainnya yang mungkin saya lebih dekat dengan rumahnya. Itu sebabnya, alasan lain sistem zonasi diberlakukan adalah menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri.
Ada Konsep Baru PPDB 2025
Di awal menjabat sebagai Presiden, Prabowo Subianto mengaku sangat concern dengan masalah pendidikan. Salah satunya model penerimaan murid dengan sistem zonasi. Dia meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memperdalam kajian soal pelakasaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi.
Sistem zonasi juga mendapat sorotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dia juga setuju agar sistem itu dievaluasi. Sebab menurutnya, sistem itu juga tak membuat sistem penerimaan menjadi lebih transparan.
"Tiap tahun fenomenanya sama. Pasti ada kenaikan ini apa, perpindahan domisili menjelang BPDP. Ini perlu dikaji lagi," kata Gibran.
Arahan Prabowo segera dieksekusi Menteri Abdul Mu'ti. Kementeriannya langsung melakukan kajian bersama kepala dinas pendidikan termasuk melibatkan pakar.
Mu'ti menuturkan hasil kajian yang dilakukan kementerian akan diserahkan ke Prabowo terlebih dahulu, sebeluk diputuskan dalam sidang kabinet paripurna.
Kabar terbaru, konsep PPBD 2025 sudah disusun dan tinggal menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto.
"Termasuk juga beberapa yang mungkin kami minta persetujuan Pak Presiden terkait dengan penerimaan murid baru. Namanya PPDB kan. Nanti ada konsep baru yang kami susun dan minta persetujuan Presiden di rapat ini untuk mudah-mudahan diputuskan," jelas Mu'ti pekan lalu di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Dia tidak merinci konsep PPDB baru tersebut. Hanya saja, diperkirakan dirampungkan pada pekan ini. Karena banyak sekolah sudah mulai membuka pendaftaran murid baru.
"Kalau bisa dalam minggu-minggu ini sudah ada waktu dekat. Karena sekarang kan sekolah-sekolah sudah banyak yang buka sepanduk di mana-mana, kan? Karena kalau ini tidak segera diputuskan, itu memang nanti akan secara teknis, konsolidasi dan koordinasinya serta sosialisasinya akan agak kesulitan," ujar Mu'ti.
Zonasi Masih Ada?
Namun, kata Mu'ti, dikarenakan Prabowo ada lawatan ke luar negeri, maka pembahasan terkait PPDB 2025 didelegasikan ke Mensesneg, Prasetyo Hadi.
Terpisah, Mensesneg memberi sinyal sistem zonasi kemungkinan tak dihapus dalam konsep baru PPBD 2025. Namun, kata dia, ada beberapa yang akan disempurnakan.
"Ndak, ndak (dihapus zonasi). Tetep kombinasi lah, kita cari yang terbaik karena masing-masing sistemnya ada kelebihan dan kekurangan," kata Prasetyo kepada wartawan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis (23/1).
"Adalah, tetep ada (sistem zonasi)," sambungnya.
Konsep baru PPDB sudah disusun dan akan diputuskan Presiden Prabowo Subianto sepulangnya dari kunjungan ke India dan Malaysia.
"Menunggu Bapak Presiden pulang dulu, baru nanti kita akan rataskan (rapat terbatas)," ujarnya.
Prasetyo menuturkan bahwa konsep PPDB menyangkut banyak sektor. Untuk itu, pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan agar penerapannya lebih baik dibandingkan sistem PPDB sebelumnya.
"Ya kan begini, sebuah keputusan menyangkut banyak hal, banyak sektor, tentunya kita ingin mengambil keputusan bener-bener untuk bisa diterapkan dengan lebih baik daripada sistem yang sebelummya," jelas Prasetyo.
Apa Kata Orangtua Murid?
Sejumlah orangtua murid juga was-was menunggu keputusan konsep PPDB 2025. Apapun konsep yang diberlakukan diharapkan tidak merugikan murid.
"Karena mau sistem zonasi masih ada juga tuh yang dari jauh-jauh bisa masuk," kata Rizki kepada merdeka.com.
Dia hanya berharap PPBD benar-benar mengendapkan rasa keadilan dan transparan. Tidak ada lagi, jalur khusus yang dipakai hanya demi kursi di sekolah yang diincar. Apalagi dengan menyerahkan uang.