Mendagri: e-KTP ibarat jeruk banyak ulatnya harus dibersihkan

Kemendagri akan mengumpulkan seluruh kepala daerah Bupati/Walikota se Indonesia untuk menyempurnakan pengurusan e-KTP.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengibaratkan kasus e-KTP yang saat ini sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bak sebuah jeruk yang masih banyak ulat-ulatnya dan harus dibersihkan. Tjahjo menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP kepada KPK.

"E KTP itu sebuah jeruk yah. Sekarang banyak ulat-ulat yang sedang dibersihkan oleh KPK. Saya mundur, silakan KPK. Kita akan membantu prosesnya," tegas Tjahjo Kumolo sebelum menjadi pembicara dalam acara sosialisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6, Undang-Undang Nomor 22, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta pengelolaan keuangan daerah di Gedung Gradhika Bhakti Pradja Komplek Kantor Gubernuran, Pemprov Jateng Jalan Pahlawan Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (11/11).

Terkait dengan kewenangan Kemendagri, Tjahjo menyatakan akan menghentikan proses pembuatan e-KTP di setiap daerah kurang lebih selama satu bulan ke depan untuk melakukan proses evaluasi program e-KTP tersebut.

"Tetapi berbagai hal yang terkait kewenangan Kemendagri. Satu bulan ini kita stop dulu kita evaluasi. Perangkat lunaknya, perangkat kerasnya bagaimana, blangkonya apakah sudah sampai apa belum. Masalah kepahaman masyarakat di bawah bagaimana, akan kita jelaskan ke daerah," paparnya.

Kemudian, pada pertengahan November ini nanti, Kemendagri akan mengumpulkan seluruh kepala daerah Bupati/Walikota se Indonesia untuk menyempurnakan proses pengurusan e -KTP sebanyak 4,8 juta penduduk yang hingga kini masih bermasalah.

"Pertengahan November akan kita kumpulkan semua daerah. Kalau bisa e-KTP satu jam dua jam bisa selesai. Kita yang menjadi problem ada 4,8 juta itu yang blangkonya belum ada, kesiapan daerahnya belum paham," tuturnya.

Soal penyelidikan kasus e-KTP oleh KPK, dirinya sudah berkomunikasi dengan KPK untuk melakukan proses penyidikan. Terlepas kasus tersebut, proses pembuatan dan pengurusan e-KTP akan tetap berjalan terus.

"Kalau yang ditangani KPK, saya kemarin ketemu dengan KPK; Ok Pak monggo silakan ditangani, kalau ada indikasi mark-up, indikasi korupsi. Monggo kewenangan KPK. Jangan sampai warga negara terhambat mencari pekerjaan, mencari izin terhambat hanya karena persoalan KTP," ujarnya.

Tjahjo berjanji, mulai bulan Desember 2015 nanti, proses pembuatan e-KTP di masing-masing daerah akan dimulai kembali usai melakukan pembersihan kendala-kendala terkait kepengurusan e -KTP tersebut.

"Per-1 Desember dimulai lagi, satu bulan untuk proses menghilangkan luka-luka yang ada. Kalau soal KPK, silakan KPK mau memproses sampai kapanpun silakan. Kita perbaiki menjadi program bagus, terintegrasi kalau ada ulat-ulatnya mari kita bersihkan bersama," pungkasnya.