Mendagri Minta Pemda Fokus Pemulihan Ekonomi Dalam RAPBD 2021
Tito menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi yang memberikan dampak luas untuk masyarakat.
Pemerintah Daerah (Pemda) diminta fokus pada pemulihan ekonomi saat penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2021. Seperti diketahui, pandemi Covid-19 sangat berdampak pada perekonomian daerah.
"Di tahun 2021 ini, strategi utama pemerintah adalah melaksanakan pemulihan ekonomi nasional," kata Mendagri Tito Karnavian di Jakarta. Demikian dikutip dari Antara, Rabu (2/12).
-
Apa yang dikatakan Tito Karnavian mengenai APBD Mimika? Di Papua, Mimika. APBD hampir Rp7 atau 8 triliun untuk 200 ribu orang. Tapi ya kemajuan enggak banyak terjadi. Belanjanya enggak efektif dan efisien," kata Tito, dalam acara Musrenbangnas Bappenas, di JCC, Senayan, Jakarta, di kutip Selasa (7/5).
-
Siapa yang dikritik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait APBD? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kritik keras pemerintahan daerah (pemda) Mimika, Papua Tengah.
-
Bagaimana Mendagri Tito Karnavian meminta Pemda untuk mengendalikan inflasi? Di antaranya, Pemda melakukan pemantauan harga, melakukan rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah, menjaga pasokan bahan pokok barang penting, melakukan gerakan tanam, melaksanakan pasar murah dan sidak pasar, hingga memberikan bantuan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
-
Bagaimana Tito Karnavian menyarankan agar APBD bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Tito menyarankan daerah supaya mempergunakan APBD untuk mancing pihak swasta bangkit. Baginya, APBD tak akan pernah sejahterakan rakyat jika jumlahnya kecil dan masih banyak mengandalkan transfer dana dari pusat.
-
Apa yang menjadi fokus utama Mendagri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi inflasi daerah? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
-
Kapan Mendagri Tito Karnavian menyampaikan pesan pentingnya pemantauan inflasi daerah? Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
Menurut dia, dengan adanya pemerintah menggaungkan protokol kesehatan "3M" yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dan "3T" (tracing, testing, treatment), serta program vaksinasi tak lantas menyudahi tugas APBD dalam menghadapi pandemi.
Sebab, lanjut Tito pelaksanaan protokol kesehatan dan vaksinasi tersebut diyakini masih memerlukan waktu.
"Dalam situasi pandemi ini kalau kita bisa melaksanakan protokol '3M' plus 1 dan '3T' dengan baik, maka itu akan lebih mampu mengendalikan pandemi Covid-19, di samping pemerintah juga sudah membuat skenario lain, yaitu vaksinasi," tutur Tito.
Menurut Tito, vaksinasi kemungkinan memerlukan waktu karena Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia.
"Artinya, pada 2021 kita masih berhadapan dengan persoalan pandemi ini, dan kalau persoalan pandemi ini masih berlangsung, artinya juga akan menghadapi permasalahan mirip 2020, ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, kita ingin memulihkan ekonomi sekaligus menekan Covid-19," ujarnya.
Tito menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi yang memberikan dampak luas untuk masyarakat.
Itu sebabnya, dia meminta dalam penyusunan RAPBD, pemda masih berpatokan pada kondisi pandemi yang mengedepankan aspek kesehatan dan pemulihan ekonomi di dalamnya.
"Nah ini sekarang teman-teman daerah sedang menyusun RAPBD, RAPBD ini betul-betul dibuat strateginya seperti itu," ucap-nya.
Baca juga:
Mendagri Minta Kepala Daerah untuk Fokus Kendalikan Penyebaran Covid-19
Jokowi Minta Mendagri Ingatkan Kepala Daerah di Jateng dan DKI Kendalikan Covid
Jelang Pilkada, Mendagri Akan Sanksi Daerah Tak Maksimal Terkait Perekaman e-KTP
Mendagri Tito Akui Banyak Pemilih Belum Rekam e-KTP Karena Kurang Sosialisasi
Jelang Pilkada, 98 Persen Masyarakat Sudah Lakukan Perekaman e-KTP
Kepala Daerah Terancam Dicopot Mendagri