Inflasi YoY 3,00 Persen, Mendagri Minta Pemda Terus Monitor Inflasi
Inflasi YoY 3,00 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
berita kemendagri
Inflasi YoY 3,00 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Inflasi YoY 3,00 Persen, Mendagri Minta Pemda Terus Monitor Inflasi
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pekembangan inflasi Indonesia pada April 2024 secara year on year (YoY) sebesar 3,00 persen. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar terus memonitor perkembangan inflasi di wilayahnya masing-masing.
“Inflasi Indonesia yaitu di angka 3 persen YoY dan ini turun dari 3,05 persen tahun ke tahun pada periode yang sama April 2023 dan 2024, 3 persen."
-
Bagaimana cara Kemendagri membantu daerah dalam mengendalikan inflasi? Tomsi menjelaskan, salah satu upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Koordinasi ini merupakan bagian dari agenda perencanaan pemenuhan. Ini berbeda dengan upaya inspeksi mendadak ke pasar yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan lokal.
-
Apa yang Kemendagri minta kepada kepala daerah yang memiliki inflasi tinggi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
-
Kenapa Kemendagri meminta kepala daerah mengevaluasi upaya pengendalian inflasi? Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial. “Kalau [daerah] tetangganya bisa [inflasinya terkendali], kenapa sebelahnya tidak bisa? Jadi mohon perhatiannya untuk bisa kerja kerasnya memperbaiki angka inflasi ini dengan turun ke lapangan dan melakukan upaya-upaya,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (20/5).
-
Apa yang dilakukan Tri Tito Karnavian kepada 6 Pj. Ketua TP PKK Provinsi? Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian melantik enam Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi.
-
Di mana rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah Kemendagri diselenggarakan? Dia menyebutkan sejumlah daerah yang inflasinya masih terbilang tinggi. Di tingkat provinsi, daerah itu yakni Gorontalo, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Bali, Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Papua Barat. Di tingkat kabupaten, yakni Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Tolitoli, Nabire, Kerinci, Kampar, Gorontalo, Labuhanbatu, Pasaman Barat, dan Lampung Timur. Sementara di tingkat kota, yaitu Padangsidimpuan, Kotamobagu, Sibolga, Denpasar, Gunungsitoli, Pematangsiantar, Medan, Bukttinggi, Dumai, dan Bengkulu.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
Menariknya, kata dia, inflasi pada periode ini kontribusi komoditas makanan, minuman, dan tembakau mengalami penurunan minus 0,03 persen. Komoditas tersebut sebelumnya sering memberikan kontribusi tertinggi terhadap inflasi.
Pada periode kali ini, kontribusi tertinggi terhadap inflasi yaitu sektor transportasi, terutama transportasi udara yang menyumbang angka inflasi 0,93 persen. Kondisi ini disebabkan adanya arus balik yang cukup besar pada bulan April.
“Di situlah kita minta kepada Kemenhub khususnya Ditjen Perhubungan Udara untuk koordinasi dengan seluruh airlines supaya ketika jumlah penumpang tinggi, loading factor passenger-nya tinggi jangan mengambil harga acuan pemerintah tertinggi, itu akan berdampak inflasi, dan ini terbukti kita lihat sektor transportasi menyumbang 0,93 persen, tertinggi dari 0,25 persen,” ujarnya.
Di sisi lain, menurut Mendagri angka 3,00 persen menandakan inflasi relatif terkendali dan masih berada pada rentang target pemerintah pusat sebesar 2,5 persen plus minus satu persen, yakni 1,50 persen terendah dan 3,50 persen tertinggi.
- Mendag: Inflasi Tahun 2023 Sebesar 2,61 Persen Terendah Sejak Tahun 1999
- Data BPS: Ekonomi Indonesia Salip AS dan Jepang, Tapi Keok dari China dan India
- BPS: Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,11 Persen di Kuartal 1
- BPS Ungkap Kondisi Perekonomian Sumsel Periode Januari-Maret 2024
- 8 Potret Syahrini Disebut sedang Hamil dan Tutupi Perut
- VIDEO: Mentan Amran Cerita Ada Menteri Tak Jawab Persoalan Pupuk Subsidi
“Ini yang tinggi sekali seperti Minahasa Selatan 7,56 persen, kita memiliki data lengkap semua daerah, Minahasa Utara 7,46 persen, Toli Toli 7,21 persen, Nabire 6,38 persen, ini tinggi kalau di atas 6 persen 7 persen ini sudah tinggi sekali."
"Artinya apa? Ini daerah-daerah ini masyarakatnya sudah susah, kita tidak bisa mengambil patokan gembira dengan angka 3 persen nasional,” ungkapnya.
Mendagri mengingatkan Pemda agar terus memonitor inflasi. Apalagi pemerintah telah merumuskan 9 langkah yang perlu dikerjakan oleh daerah dalam rangka pengendalian inflasi. Di antaranya, Pemda melakukan pemantauan harga, melakukan rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah, menjaga pasokan bahan pokok barang penting, melakukan gerakan tanam, melaksanakan pasar murah dan sidak pasar, hingga memberikan bantuan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Bapak Presiden memerintahkan kepada kita untuk terus monitor dan dilaksanakan terus acara seperti ini, dan acara seperti ini banyak diapresiasi.
"Beliau sampai mengatakan bahwa di depan menteri yang lain, beliau menyampaikan bahwa hanya di Indonesia inflasi dikendalikan per minggu. Oleh karena itulah saya minta follow up rekan-rekan di daerah untuk betul-betul serius melaksanakan koordinasi inflasi,” pungkasnya.
merdeka.com
