Mendagri pastikan eks Gafatar dapat diterima di kampung asalnya

Pihaknya telah mengirim telegram kepada kepala daerah di daerah tempat eks Gafatar tersebut berasal.

Pemerintah merelokasi ribuan warga eks Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dari Mempawah, Kalimantan Barat. Mereka akan dipulangkan ke daerah asal masing-masing.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjamin mereka dapat pulang ke daerah asalnya. Sebab, pihaknya telah mengirim telegram kepada kepala daerah, baik itu gubernur, bupati dan wali kota di daerah tempat eks Gafatar tersebut berasal.

"Bahwa pemulangan mulai dari TNI yang menjemput dari penampungan sementara di tempat terpadu, bukan tahap akhir penyelesaian, justru awal dari bagaimana proses ke depan," kata Tjahjo usai rapat dengan Menko PMK Puan Maharani di kantornya, Jakarta, Selasa (2/2).

Tjahjo menjelaskan, Gafatar merupakan organisasi hasil pecahan dan pengembangbiakan organisasi serupa sebelumnya. Organisasi tersebut dilarang oleh pemerintah.

Tjahjo menegaskan, pemerintah akan terus melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap para eks Gafatar agar ideologinya tetap dalam bingkaian Pancasila. Sebab, diakui Tjahjo, tak sedikit pula dari mereka gabung Gafatar karena dihipnotis, ikut-ikutan dan tidak tahu.

"Pemda harus hadir menjemput warganya, mensosialisasikan masyarakat setempat dan juga dijelaskan kepada warga setempat untuk bisa menerima, itupun juga tidak mudah karena masalah ideologi. Arahan Bu Menko, apa pun harus tetap terlibat, kepulangan, enggak mungkin seterusnya akan ditanggung oleh penampungan," jelas Tjahjo.

Lebih lanjut, Tjahjo menambahkan, pihaknya akan mendata secara keseluruhan warga eks Gafatar selama di penampungan. Melalui Dukcapil, mereka akan didata e-KTP sesuai dengan nama, tanggal lahir, dan RT RT alamat secara lengkap.

"Sehingga kita dapat mudah untuk mengawasi setiap pergerakan. Begitu masuk penampungan, langsung Dukcapil mendata e-KTP," tandasnya.