Mendagri Tegaskan Pemilu pada April 2024 Tak Bisa Ditunda
Belajar dari Pemilu 2019, kata Mendagri, pada prinsipnya terlaksana dengan cukup baik meskipun ada dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemilihan umum (pemilu) pada bulan April 2024 tidak bisa ditunda dan tetap harus dilaksanakan.
"Waktu Pemilu 2024 tidak bisa ditunda dan harus dilaksanakan. Kalau gubernur, bupati, dan wali kota masih bisa pelaksana tugas, sementara presiden tidak bisa," kata Mendagri dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (15/3).
-
Kapan Pemilu 2024? Sederet petahana calon legislatif (caleg) yang sempat menimbulkan kontroversi di DPR terancam tak lolos parlemen pada Pemilu 2024.
-
Bagaimana Pemilu 2024 diatur? Pelaksanaan Pemilu ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Regulasi ini diteken KPU RI Hasyim Asyari di Jakarta, 9 Juni 2022.
-
Mengapa Pemilu 2024 penting? Pemilu memegang peranan penting dalam sistem demokrasi sebagai alat untuk mengekspresikan kehendak rakyat, memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili dan melayani kepentingan rakyat, menciptakan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat, serta memperkuat sistem demokrasi.
-
Bagaimana Pemkot Medan mempersiapkan diri untuk Pemilu 2024? Dikatakan Bobby Nasution, ada pun sejumlah langkah yang telah dilakukan di antaranya merealisasikan anggaran dana hibah untuk KPU Kota Medan guna memfasilitasi penyewaan dan pemeliharaan gedung serta sosialisasi. Lalu, imbuhnya, mendukung sarana dan prasarana lainnya seperti laptop dan komputer. "Dalam hal pemutakhiran data pemilih, Pemkot Medan melalui Kesbangpol dan Disdukcapil Kota Medan berkolaborasi dengan KPU dan Bawaslu Kota Medan, " kata Bobby Nasution.
-
Apa tujuan utama dari Pemilu 2024? Pemilu merupakan wadah bagi rakyat untuk menjalankan demokrasi demi mempertahankan kedaulatan negara.
Belajar dari Pemilu 2019, kata Mendagri, pada prinsipnya terlaksana dengan cukup baik meskipun ada dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.
"Situasi kambtibmas dapat dikendalikan, dan tidak terdapat konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan," ujarnya.
Menurut Mendagri, cukup baiknya Pemilu 2019 diukur dengan indikator tingkat partisipasi pemilih sangat tinggi 81,93 persen atau 192,7 juta warga Indonesia menggunakan hak pilihnya. Pemilu dilaksanakan di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan 813.336 tempat pemungutan suara (TPS).
Selain itu, terdapat 262 sengketa Pemilu 2019 dengan perincian satu sengketa Pilpres, 10 sengketa pemilihan DPD, dan 251 sengketa pemilihan DPR/DPRD.
"Terdapat 866 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas yang sakit. Ini menjadi catatan bagi kita," kata Mendagri.
Ia menyatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 juga dapat menjadi pengalaman untuk pemilu pada tahun 2024. Pilkada digelar di 270 daerah dalam kondisi pandemi COVID-19.
"Kita juga melaksanakan cukup baik, tidak terdapat konflik signifikan meskipun dengan tantangan di tengah pandemi," kata Tito Karnavian.
Mendagri menyatakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 sangat tinggi sebesar 76,09 persen dari 100 juta pemilih, yang hampir mendekati target KPU pada angka partisipasi sebesar 77,5 persen.
Baca juga:
PKB Soal Safari Airlangga: Semua Partai Sedang Konsolidasi untuk Pemilu 2024
Ambisi 2 Tokoh Koalisi Jokowi dan Untung Rugi Elektoral Deklarasi Capres
Pengamat Sebut Anies Baswedan Tetap Dapat Panggung Meski Pilkada DKI Tak Digelar
Kemendagri Sebut Pilkada 2020 Jadi Pelajaran untuk Hadapi Pemilu 2024
Tahapan Pemilu 2024 akan Dimulai Tahun Depan