Mendagri Tjahjo tak mau ikut pusing kasus korupsi proyek e-KTP
Mendagri Tjahjo tak mau ikut pusing korupsi proyek e-KTP. Tjahjo Kumolo memastikan kasus korupsi e-KTP yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menimbulkan masalah untuk proyek pengadaan selanjutnya. Tjahjo tak mau ambil pusing dengan perkara itu.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan kasus korupsi e-KTP yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menimbulkan masalah untuk proyek pengadaan selanjutnya. Tjahjo tak mau ambil pusing dengan perkara korupsi yang menyebabkan hilangnya uang negara sebesar Rp 2,3 triliun itu.
"Enggak masalah, kami jalan terus walaupun ibarat naik mobil persnelingnya belum bisa lancar, tapi kami terus memacu bahwa perekaman data bisa," kata Tjahjo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/3).
Sejak diangkat sebagai menteri, Tjahjo mengaku hanya fokus pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat bukan masalah-masalah hukum seperti e-KTP. Semisal, mempermudah masyarakat dalam mendapatkan e-KTP, hingga pemangkasan retribusi daerah.
"Begitu saya jadi menteri saya fokus saja kok untuk pembenahan ke dalam bagaimana melayani masyarakat, untuk bisa lebih optimal, agar orang bisa mudah untuk dapat KTP dan sekalian mulai jalan. Retribusi kita pangkas dan sebagainya," terangnya.
Untuk itu, politisi PDIP ini enggan berkomentar soal kasus e-KTP yang mulai terungkap di medio 2011-2012. Tjahjo memilih menyerahkan proses hukum kasus e-KTP kepada KPK.
"Kalau urusan-urusan dulu itu bukan wewenang kami, itu kewenangan KPK," tegasnya.
Di sisi lain, Tjahjo menyebut masalah kekosongan blanko e-KTP masih sudah memasuki tahap akhir, yaitu menentukan pemenang tender. Pengadaan blanko e-KTP sebanyak 7 juta terhambat karena gagal lelang pada Desember 2016. Penyebabnya karena peserta lelang tidak memenuhi syarat uji.
"Sekarang sedang finalisasi tender yang laporan kami terima dari Dirjen Dukcapil. Mudah-mudahan tender yang kemarin saya batalkan karena tidak clean and clear kita tidak mau dikemudian hari ada masalah," jelasnya.
Pelelangan ulang pengadaan blanko e-KTP dilakukan sejak 16 Februari. Untuk pelelangan blanko, lanjut Tjahjo, Kemendagri telah berkomunikasi dengan (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah). Dia berharap perusahaan pemenang tender bisa ditentukan pada Maret 2017.
"Mudah-mudahan tender Maret ini sudah bisa menemukan pemenang dengan baik. Kita minta saran LKPP juga," pungkas dia.
Baca juga:
Mendagri siap dipanggil KPK beri keterangan soal kasus korupsi e-KTP
Ini kata Ganjar soal dakwaan e-KTP beredar luas
Politisi Golkar minta semua pihak tak berspekulasi soal kasus e-KTP
Setya Novanto klaim selalu hindari pembicaraan proyek e-KTP
Politikus PAN ini ngaku tak tahu ada bagi-bagi duit proyek e-KTP
Setnov minta KPK tak buat gaduh sebut nama besar di korupsi e-KTP
Novanto klaim tak tahu soal anggota DPR kembalikan duit e-KTP ke KPK
-
Siapa Eko Prawoto? Dilansir dari Wikipedia, Eko Prawoto merupakan seorang arsitek legendaris dari Indonesia. Pria kelahiran Purworejo, Agustus 1958 itu menerjuni dunia arsitektur sejak menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada pada tahun 1977.
-
Apa arti KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Apa itu KTP Sakti yang dimaksud Ganjar Pranowo? Ganjar menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini Ganjar Jelaskan Manfaat KTP Sakti, Rakyat Bisa Akses Semua Bantuan Hanya dengan Satu Kartu Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ bagi masyarakat Indonesia jika terpilih menjadi Presiden 2024. Adapun program kerja itu melalui KTP Sakti.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).