Mengevaluasi Jabatan Sipil Diisi Militer

Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus pengadaan barang alat deteksi korban reruntuhan. Namun, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak meminta maaf karena pihaknya tidak koordinasi terlebih dahulu dengan pihak TNI sebelum mengumumkan keterlibatan Henri Alfandi.

Kasus ini pun menjadi polemik. Jabatan sipil diisi oleh prajurit namun jika bersalah harus pakai aturan militer.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan dirinya akan mengevaluasi perwira tinggi TNI yang menduduki jabatan sipil. Jokowi tak mau lagi ada korupsi di instansi atau jabatan yang strategis.

"Semuanya akan dievaluasi, tidak hanya masalah itu, semuanya, karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewenangan, terjadi korupsi," jelas Jokowi.

merdeka.com

Dia menilai polemik penetapan tersangka Kepala Basarnas yang merupakan prajurit militer aktif, hanya masalah koordinasi antara KPK dengan TNI.

Jokowi menyebut polemik itu selesai apabila dua instansi itu mengikuti kewenangan masing-masing.

"Ya itu menurut saya masalah koordinasi ya, masalah koordinasi yang harus dilakukan. Semua instansi sesuai dengan kewenangan masing masing, menurut aturan, sudah. Kalau itu dilakukan, rampung," tutur dia.

merdeka.com

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan, dirinya tidak menutup mata atas penindakan dugaan rasuah yang terjadi di Instansi Basarnas. Sebagai evaluasi, Yudo meminta, prajurit TNI yang berdinas di luar struktur TNI untuk terus menjalin komunikasi dan pembinaan bahwa mereka masih TNI walau seragam sudah berubah warna sesuai dengan instansi kedinasannya.

Salah satunya dengan memerintahkan agar dalam seminggu harus ada pakai baju TNI untuk menjaga marwah dan kehormatan jiwa militer.

Yudo juga meminta, Korps Militer bisa menjadikan peristiwa di Basarnas sebagai bahan pembelajaran dan tidak melihat sisi negatif dari pemberitaan di publik. "Mari kita bersama sehingga ke depan tidak terjadi lagi di tubuh TNI ataupun para prajurit TNI yang bertugas di luar struktur TNI," tulis Yudo.

Yudo memastikan, TNI tetap solid untuk melaksanakan tugas pokok juga fungsinya. Dia pun berpesan, kepada jajaran yang akan bertugas di luar instansi TNI untuk tidak lepas dari induk dan tetap menanamkan identitas kemiliterannya. "Kepada para pejabat yang nantinya bertugas di luar, kepada Pak Marsdya Kusworo yang nantinya di Basarnas, Pak Irwansyah yang nanti di Bakamla, tolong jangan lepas dari induknya. Harus tetap ditanamkan ke diri masing-masing bahwa aku ini TNI," kata dia.